Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Tetap, Pertamina Ungkap Pemicu Antrean di SPBU Kaltim

SAMARINDA-Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi. Kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah yang menegaskan stabilitas harga energi per 1 April 2026. Perusahaan juga menegaskan komitmennya menjaga pasokan agar tetap tersedia bagi masyarakat.

Sebagai badan usaha sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah untuk memastikan distribusi berjalan lancar di seluruh wilayah. Upaya itu dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemasok serta optimalisasi sistem distribusi agar pasokan energi tetap aman di tengah dinamika pasar.

Dalam rilisnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, mengatakan pihaknya selalu mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan harga BBM. Di saat yang sama, perusahaan juga terus melakukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Baca Juga: Jusuf Kalla Kritik WFH ASN: Hemat BBM tapi Ancam Produktivitas dan Layanan Publik

“Kami melaksanakan kebijakan pemerintah terkait harga BBM, sekaligus melakukan berbagai upaya seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi agar ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang tidak terverifikasi, kata dia, berpotensi memicu kepanikan dan antrean pembelian BBM di lapangan.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun menilai antrean di sejumlah SPBU belakangan ini dipicu kekhawatiran masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM, terutama jenis subsidi.

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pilih Kaji Ulang dan Belum Terapkan WFH ASN Tiap Jumat

“Pemerintah sudah menegaskan bahwa per 1 April tidak ada kenaikan harga BBM. Pertamina sebagai operator tentu patuh terhadap regulator, yaitu pemerintah,” jelasnya, Kamis (2/4).

Dia menambahkan, bahwa penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam hal hemat energi melalui aktivitas baik pribadi maupun secara institusi.

“Kami harap, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan,” pungkasnya. (riz)