Klaim Nyaris Sempurna, Pansus Temukan Indikasi Kesenjangan Data LKPj

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Capaian kinerja pemerintah kota yang nyaris sempurna dalam dokumen LKPj 2025 justru memantik tanda tanya.

 

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda menemukan indikasi kesenjangan antara angka di atas kertas dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait Kota Layak Huni dan infrastruktur.

 

 

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda Abdul Rohim mengungkapkan, pihaknya tengah memverifikasi data yang disampaikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dengar pendapat (RDP). "Target Kota Layak Huni dalam RPJMD itu capaiannya hampir 100 persen, sekitar 99 sekian persen. Bahkan untuk Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) diklaim mencapai 100 persen," ujarnya, Kamis (16/4).

 

Menurutnya, angka tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Pansus menemukan adanya indikasi perbedaan antara klaim capaian dengan apa yang dirasakan warga sehari-hari. "Secara visual dan pengalaman masyarakat, masih ada banjir, kebersihan kota yang belum optimal, hingga kabel semrawut yang mengganggu estetika. Itu yang kami lihat ada potensi gap antara data dan fakta," tegasnya.

 

Rohim menjelaskan, RDP dilakukan secara bertahap dengan memanggil OPD sesuai tema pembahasan. Kali ini fokus pada sektor infrastruktur dan indikator Kota Layak Huni. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan metodologi maupun klaim berlebihan dalam penyusunan LKPJ.

 

 

Tak hanya itu, Pansus juga mengulas capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait indikator Kota Layak Anak (KLA), khususnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). "Secara angka terlihat tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Tapi setelah didalami, ternyata kepemilikan KIA belum mencapai 100 persen, masih di kisaran 70 persen," ungkapnya.

 

Meski menemukan sejumlah catatan, pansus belum mengambil kesimpulan akhir. Seluruh temuan masih akan didalami melalui verifikasi lanjutan, termasuk peninjauan langsung ke lapangan.

 

"Kami belum bisa menyimpulkan sekarang. Ini masih tahap pengumpulan data, klarifikasi, dan konfirmasi. Nanti setelah semua proses, baru kita simpulkan apakah data LKPJ itu sepenuhnya sesuai atau tidak," pungkasnya. (*)