KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana Pemerintah Kota Samarinda mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi mulai bergerak ke tahap konkret. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kini tengah dipersiapkan, meski masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kebutuhan pasokan bahan baku.
Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda Basuni mengungkapkan, langkah awal telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik. "Terakhir, progresnya sudah sampai penandatanganan MoU. Bahkan pekan lalu Plt Kepala DLH sudah ke Jakarta untuk memastikan kerja sama ini berjalan, ujarnya, Kamis (16/4).
Meski demikian, Basuni menegaskan masih banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum proyek tersebut benar-benar direalisasikan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan pasokan sampah yang harus mencapai sekitar 1.000 ton per hari.
Saat ini, produksi sampah di Samarinda baru berkisar 560 hingga 600 ton per hari. Artinya, masih terdapat kekurangan signifikan untuk memenuhi kebutuhan operasional PSEL. "Ini yang menjadi pertimbangan. Apakah perlu kerja sama dengan daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, atau bahkan kawasan IKN untuk memenuhi kebutuhan tersebut," jelasnya.
Selain volume sampah, aspek lain yang juga perlu diperhitungkan adalah akses pengumpulan dan biaya distribusi. Menurutnya, skema kerja sama harus dirancang matang agar tetap efisien dan tidak membebani anggaran daerah.
Baca Juga: UINSI Kukuhkan Guru Besar Ke-17: Prof Khojir Tawarkan Pesantren sebagai Laboratorium Toleransi
Basuni menilai, konsep PSEL merupakan solusi jangka panjang yang lebih ideal dibanding metode pengelolaan konvensional seperti sanitary landfill. Pasalnya, teknologi ini mampu mengurangi sampah hingga habis sekaligus menghasilkan energi listrik. "Kalau sistem landfill, sampah itu masih ada. Tapi kalau sudah diolah jadi energi listrik, sampahnya bisa habis," katanya.
Namun demikian, ia mengakui pelaksanaan proyek ini belum dapat dipastikan waktunya. Hal tersebut bergantung pada kesiapan kedua belah pihak, termasuk aspek pendanaan, teknologi, serta mekanisme kerja sama. "Bagi kami tentu semakin cepat semakin baik. Tapi ini kerja sama, jadi semua harus disiapkan bersama," ujarnya.
Terkait dukungan legislatif, Basuni menyebut belum ada pembahasan khusus dengan DPRD. Meski demikian, rencana pengelolaan sampah jangka panjang, termasuk PSEL, telah beberapa kali disampaikan dalam forum diskusi.
Jika kerja sama sudah lebih matang dan membutuhkan dukungan kebijakan, pemerintah kota akan segera berkoordinasi dengan DPRD. "Kalau sudah jelas kebutuhan dan skemanya, tentu akan dibicarakan lebih lanjut dengan dewan," pungkasnya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
