SAMARINDA - Pemkot Samarinda mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi energi dan pengurangan mobilitas. Pada hari pertama penerapan, tercatat ratusan pegawai menjalankan sistem kerja dari rumah.
Berdasarkan data dashboard-wfh.samarindakota.go.id, sebanyak 667 pegawai menjalani WFH dari total 2.032 ASN yang berpotensi mengikuti kebijakan tersebut. Pemantauan dilakukan langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui Command Center Diskominfo Samarinda, Jumat (17/4).
Andi Harun menjelaskan, kebijakan WFH merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah melakukan penghematan energi. Termasuk pemerintah daerah, agar melakukan efisiensi pemakaian BBM, listrik, serta mobilitas kendaraan dan orang.
“Melalui skema WFH satu hari dalam seminggu,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga didukung sistem dashboard monitoring yang dikembangkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif sekaligus menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat. Dengan aplikasi ini, pemerintah dapat memantau berbagai indikator, mulai dari kehadiran pegawai, aktivitas kerja, hingga efisiensi energi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
“Kita ukur semuanya supaya budaya kerja pegawai yang WFH tidak berubah. Hanya tempatnya saja berbeda, dari kantor ke rumah, tetapi tanggung jawab tetap sama,” jelasnya.
Untuk memastikan kedisiplinan pegawai, sistem monitoring mewajibkan ASN melakukan absensi tiga kali sehari dengan fitur geo tagging. Pegawai juga harus mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan dan menyampaikan laporan kerja harian yang diverifikasi oleh atasan masing-masing.
“Kegiatan koordinasi seperti rapat tidak boleh terhambat. Walaupun di rumah, rapat dan pekerjaan tetap bisa berjalan melalui sistem digital,” singkatnya.
Dari evaluasi minggu pertama, pemerintah mencatat masih ada kelemahan dalam input data penggunaan BBM pada dashboard. Namun secara umum, target efisiensi mulai terlihat. Jika menggunakan asumsi sederhana, potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH ASN juga bisa dihitung secara langsung. Dengan jumlah 667 pegawai yang bekerja dari rumah dan asumsi konsumsi rata-rata 2 liter BBM per hari untuk perjalanan pulang–pergi ke kantor, maka terdapat sekitar 1.334 liter BBM yang tidak terpakai setiap Jumat.
Dengan harga BBM Rp13.400 per liter (Pertamax), nilai penghematan tersebut setara sekitar Rp 17,8 juta per minggu, atau mendekati Rp 71,5 juta dalam sebulan jika kebijakan WFH dijalankan empat kali dalam satu bulan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
