Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parkir Berlangganan di Samarinda Dinilai Solutif tapi Berpotensi Bebani Warga

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯

 


Advertisement

POLEMIK: DPRD Samarinda menilai parkir berlangganan berpotensi membebani masyarakat meski bertujuan menekan jukir liar.
POLEMIK: DPRD Samarinda menilai parkir berlangganan berpotensi membebani masyarakat meski bertujuan menekan jukir liar.

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Skema parkir berlangganan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menuai pro dan kontra.

Advertisement

Di satu sisi dinilai mampu menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), dan menertibkan juru parkir (Jukir) liar, namun di sisi lain berpotensi menambah beban masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menilai, kebijakan tersebut memiliki nilai positif, terutama dari aspek transparansi pendapatan daerah. "Ada sisi positifnya, PAD bisa lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi di sisi lain, masyarakat juga merasa keberatan," ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, keberatan muncul karena sistem berlangganan tetap membebankan biaya kepada masyarakat, terlepas dari intensitas penggunaan parkir itu sendiri. "Tidak semua masyarakat sering keluar atau menggunakan fasilitas parkir. Tapi tetap harus bayar tiap bulan. Itu yang jadi beban," jelasnya.

Samri menyarankan agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan secara luas, melainkan diawali di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai proyek percontohan. "Misalnya ASN dulu yang wajib. Jadi bisa dilihat efektivitasnya sebelum diterapkan ke masyarakat luas," katanya.

Ia juga menyoroti persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui kebijakan tersebut, yakni maraknya jukir liar. Namun, menurutnya, jangan sampai solusi yang diambil justru mengalihkan beban ke masyarakat. "Itu kan sebenarnya persoalan pemerintah. Tapi jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung beban," tegasnya.

Selain itu, dia mempertanyakan efektivitas di lapangan. Pasalnya, masih banyak jukir liar yang beroperasi di luar pengawasan Dishub. "Apakah dijamin yang sudah berlangganan tidak akan ditarik lagi saat parkir. Faktanya masih banyak jukir liar. Akhirnya masyarakat bisa bayar dua kali," ungkapnya.

Sebagai alternatif, Samri mendorong pemerintah menyiapkan kantong-kantong parkir yang dikelola secara resmi, termasuk penerapan sistem elektronik. "Kalau kantong parkir disiapkan dengan baik, itu bisa mengurangi ruang bagi jukir liar," katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

   Usut Jukir Liar Pelabuhan Semayang, Kadishub Balikpapan Imbau Warga Berani Tolak Bayar

  Usut Jukir Liar Pelabuhan Semayang, Kadishub Balikpapan Imbau Warga Berani Tolak Bayar

Dishub bergerak cepat tindaklanjuti video viral terkait dugaan pungutan liar yang menyasar pengemudi truk dan trailer di Pelabuhan Semayang

Jangan Bayar Parkir Jika Tak Diberi Karcis Resmi Buatan Pemkot

Jangan Bayar Parkir Jika Tak Diberi Karcis Resmi Buatan Pemkot

Dishub Balikpapan mengingatkan masyarakat untuk tidak membayar uang parkir apabila juru parkir tidak memberikan karcis.

Parkir Berlangganan Samarinda Raup Rp250 Juta, Dishub Klaim Respons Masyarakat Positif

Parkir Berlangganan Samarinda Raup Rp250 Juta, Dishub Klaim Respons Masyarakat Positif

Program parkir berlangganan di tepi jalan umum yang diluncurkan Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan mulai direspons masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer