SPMB Samarinda: Kualitas Belum Merata, Sekolah Favorit Masih Berebut

SAMARINDA-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti belum meratanya kualitas dan akses pendidikan di Ibu Kota Kaltim menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Fenomena orang tua yang berebut kursi di sekolah negeri favorit dinilai terjadi akibat keterbatasan fasilitas sekolah di sejumlah wilayah, sehingga dewan mendesak Pemkot Samarinda memperluas sosialisasi juknis serta mempertimbangkan skema subsidi SPP bagi siswa kurang mampu yang terpaksa beralih ke sekolah swasta

“Masalahnya sekarang apakah masyarakat benar-benar memahami dan apakah pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” ucapnya, ketika diwawancarai awak media, usai Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik Jenjang PAUD, SD, SMP, di Arutalla Ballroom Bapperida Lantai 4, Senin (25/5/2026).
 
Legislator yang juga dokter umum itu mengungkapkan, keluhan warga paling banyak muncul saat masa reses, terutama orang tua datang meminta bantuan agar anak mereka bisa diterima di sekolah negeri tertentu, terutama sekolah yang dianggap favorit.

Persoalan muncul karena pendidikan di Samarinda dinilai belum merata. Bahkan di beberapa kawasan kata Puji, akses terhadap sekolah negeri masih terbatas sehingga masyarakat menumpuk di sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul.

“Ada wilayah yang bahkan tidak punya SMP atau SD terdekat. Akhirnya masyarakat berebut masuk ke sekolah-sekolah tertentu,” katanya. Namun apabila solusinya membangun sekolah negeri baru untuk mengatasi soal tidak meratanya pendidikan tersebut, malah berpotensi mematikan sekolah swasta yang saat ini masih bergantung pada jumlah peserta didik.

Sebab itu, DPRD Samarinda sebenarnya telah mengusulkan skema subsidi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar bisa dialihkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah kota. “Kami pernah mengusulkan subsidi silang. Anak yang tidak diterima di negeri bisa masuk swasta dan SPP-nya dibantu pemerintah,” jelasnya.

Ia juga mengungkap mayoritas siswa yang gagal masuk sekolah negeri berasal dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 4 atau kelompok ekonomi rentan. Banyak di antara mereka akhirnya memilih tidak melanjutkan sekolah karena terbentur biaya pendidikan swasta.

“Ada laporan dari beberapa wilayah, anak akhirnya tidak sekolah karena tidak tertampung di negeri dan orang tua tidak mampu membayar swasta,” bebernya.

Akhir kata, wanita kelahiran 1965 itu meminta sosialisasi SPMB dapat diperluas hingga tingkat RT dan lingkungan masyarakat agar warga lebih memahami sistem penerimaan secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada informasi dari sekolah. “Kalau masyarakat tidak benar-benar paham, ini akan terus terjadi setiap tahun,” tutup Puji. (Ellysa Fitri/riz)