Disporapar Samarinda Diusul Pecah, DPRD Kritik Anggaran Pariwisata Kecil padahal Target Gencar
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Wacana pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda kembali mencuat. Pemerintah Kota Samarinda mulai menyiapkan kajian sebagai langkah awal sebelum memutuskan memisahkan urusan kepemudaan dan olahraga dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kepala Disporapar Kota Samarinda Muslimin mengatakan, pembahasan mengenai pemisahan organisasi perangkat daerah tersebut sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. "Pembicaraan tentang pemisahan Disporapar sebenarnya sudah lama dihembuskan. Kami juga sudah menyampaikan kepada bidang organisasi untuk membuat kajian. Karena ini harus dikaji terlebih dahulu, baik dari sisi aturan maupun kebutuhan organisasinya," ujarnya, Kamis (2/7).
Menurut Muslimin, realisasi pemisahan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ada sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan anggaran, hingga hasil kajian organisasi.
Ia menjelaskan, penggabungan dinas olahraga dan pariwisata sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi birokrasi. Karena itu, apabila nantinya dipisahkan, pemerintah harus menyiapkan konsekuensi berupa tambahan pegawai, anggaran operasional, hingga struktur organisasi baru.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menegaskan pihaknya justru mendorong agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga agar pengelolaannya lebih fokus.
Menurutnya, selama dua sektor tersebut digabung, pengembangan pariwisata belum berjalan optimal, padahal Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pembangunan destinasi wisata dan ekonomi kreatif. "Kalau selama ini digabung, jadinya tidak fokus. Pemerintah kota gencar bicara pariwisata, membangun spot-spot wisata, tetapi anggaran untuk pariwisatanya justru kecil. Ini tidak sinkron," tegasnya.
Iswandi menyebut, hingga pertengahan 2026 realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai sekitar Rp750 juta dari target Rp1,4 miliar. Meski capaian itu sudah melampaui 50 persen, menurutnya potensi yang dimiliki Samarinda masih jauh lebih besar apabila dikelola secara maksimal.
Selain itu, Komisi II juga menemukan sejumlah aset olahraga milik Pemkot Samarinda yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya Stadion Segiri yang hingga kini belum diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Akibatnya, pengelolaan fasilitas penunjang stadion, termasuk ruko-ruko yang tersedia, belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih terkendala administrasi. "Ini juga akan kami tindak lanjuti. Harapan kami, kalau dinasnya sudah dipisah, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa lebih efektif, begitu juga pembinaan olahraga," pungkasnya. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
