DPRD Samarinda Minta Program Parkir Berlangganan Diawali Uji Coba dan Sistem Dimatangkan
SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan program parkir berlangganan mendapat perhatian DPRD Samarinda. Komisi III mengingatkan agar seluruh sistem pendukung dipastikan siap sebelum kebijakan tersebut diberlakukan sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tengah masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pembahasan mengenai parkir berlangganan telah menjadi salah satu agenda dalam rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda beberapa waktu lalu. Menurutnya, konsep tersebut pada prinsipnya baik, tetapi implementasinya harus dipersiapkan secara matang.
"Kabarnya bulan ini mulai, kami ingatkan agar matang persiapannya," ujarnya, Jumat (10/7).
Politikus Partai Gerindra itu menilai seluruh subsistem pendukung harus telah siap sebelum program dijalankan. Mulai dari penetapan ruas jalan yang masuk dalam skema parkir berlangganan, mekanisme pelayanan, hingga pengaturan petugas parkir di lapangan.
"Jangan sampai ada satu rangkaian yang belum siap sehingga justru memantik keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.
Menurut Deni, kepastian mengenai lokasi yang masuk dalam skema parkir berlangganan harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat. Selain itu, juru parkir juga harus dibekali standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar tidak terjadi penarikan retribusi ganda kepada pengguna yang telah membayar biaya langganan.
"Jangan sampai membuat resah dan menimbulkan ketidakpastian. Kita tidak ingin terjadi keresahan di masyarakat," katanya.
Ia menegaskan, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta parkir berlangganan tidak boleh lagi diminta membayar parkir secara tunai di lokasi.
"Jangan sampai masyarakat yang sudah berlangganan tetap diminta membayar parkir secara tunai di lapangan," sambungnya.
Komisi III juga mengusulkan agar penerapan program diawali melalui uji coba atau pilot project. Menurutnya, skema tersebut dapat dimulai di lingkungan tertentu, misalnya pada tingkat RT dengan jumlah peserta yang terbatas, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas sistem sebelum diterapkan secara luas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
