Porprov Masih Tunggu Kepastian Cabor, Anggaran Samarinda Belum Final

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Persiapan Kota Samarinda menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur masih dibayangi dua persoalan besar. Selain menunggu kepastian jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan serius menjelang pesta olahraga yang akan digelar di Kabupaten Paser.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, hingga kini KONI Samarinda masih menunggu keputusan KONI Kaltim terkait daftar cabor yang dipastikan dipertandingkan. Kepastian tersebut dinilai penting agar persiapan atlet dan kebutuhan teknis dapat segera dimatangkan.

"Yang paling kami tunggu adalah penetapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Besok KONI Kaltim akan rapat untuk memutuskan apakah seluruh 64 cabor bisa dipertandingkan di Kabupaten Paser atau tidak. Itu menjadi dasar bagi kami menyusun persiapan," ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja Kota Cabang Olahraga Anggota KONI Kota Samarinda, Sabtu (18/7).

Selain kepastian cabor, Novan menyebut persoalan anggaran menjadi perhatian utama. Dana untuk persiapan Porprov baru direncanakan masuk dalam APBD Perubahan 2026, sementara sejumlah kebutuhan harus dipenuhi sebelum pelaksanaan, seperti pemesanan penginapan dan kebutuhan operasional lainnya.

"Kalau secara normatif anggarannya memang ada di perubahan. Tetapi kebutuhan seperti penginapan dan persiapan teknis lainnya juga membutuhkan anggaran. Ini yang sedang kami cari solusinya bersama pemerintah kota tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi," jelasnya.

Ia mengungkapkan, seluruh cabor telah menyerahkan usulan kebutuhan anggaran kepada KONI dan telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda hingga tiga kali. Namun, realisasi anggaran masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Menurut Novan, KONI Samarinda mengusulkan anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk pelaksanaan Porprov. Meski demikian, besaran anggaran yang akan disetujui masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah. "Usulannya sekitar Rp10 miliar lebih. Tetapi kemampuan APBD tetap harus dihitung bersama TAPD karena semua sektor juga membutuhkan anggaran. Kita harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah," katanya.

Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah saat ini masih difokuskan pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang pemerintah kota yang nilainya mencapai sekitar Rp400 miliar dan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). "Kita berkomitmen menyelesaikan utang itu di 2026. Jangan sampai nanti pada 2027 muncul lagi beban utang baru. Itu yang harus kita jaga bersama," pungkasnya. (*)