APBD 2027 Digodok, DPRD Samarinda Dorong PAD Naik dan Belanja Lebih Selektif

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Penyusunan APBD Kota Samarinda 2027 mulai memasuki tahap krusial. DPRD Kota Samarinda menegaskan penyusunan anggaran tahun depan akan lebih berhati-hati dengan mengedepankan skala prioritas, berkaca pada tekanan fiskal yang terjadi pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat ini tengah menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Sebelumnya membahas KUA, rapat internal Banggar kini difokuskan pada sektor pendapatan daerah.

"Kami rapat internal Banggar untuk menyelesaikan tahapan-tahapannya. Kemarin membahas KUA-PPAS, hari ini  mempelajari masalah pendapatan. Kemungkinan besok membahas prioritas belanja," ujarnya, Rabu (22/7).

Pembahasan tersebut juga menjadi ruang bagi anggota dewan untuk memberikan masukan sebelum Banggar bertemu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salah satu fokus yang didorong ialah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Teman-teman dewan memberikan masukan yang sifatnya positif dan membangun. Karena hari ini membahas pendapatan, tentu yang kami dorong bagaimana pemerintah kota bisa meningkatkan PAD," katanya.

Helmi menambahkan, pengalaman tekanan fiskal pada tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam menyusun APBD 2027. Saat itu, daerah harus menyesuaikan anggaran setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi yang berdampak pada transfer ke daerah. "Pengalaman tahun kemarin menjadi patokan. Waktu itu kita belum mengetahui akan ada efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga anggaran yang sudah dipatok akhirnya harus disesuaikan. Sekarang itu menjadi pelajaran," jelasnya.

Meski belum mengetahui apakah kebijakan efisiensi akan kembali diterapkan pada 2027, DPRD menyiapkan langkah antisipasi dengan menyusun anggaran yang lebih realistis. Jika kembali terjadi penyesuaian dari pemerintah pusat, maka belanja daerah akan disesuaikan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

"Kami belum tahu apakah nanti masih ada pemotongan atau tidak. Tapi paling tidak pemerintah daerah mempersiapkan diri. Kalaupun ada penyesuaian, belanja fiskalnya juga akan disesuaikan," ungkapnya.

Ia menegaskan, alokasi anggaran tahun depan tetap akan diprioritaskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. "Yang menjadi prioritas tentu pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Itu yang harus kami dahulukan," pungkasnya. (*)