Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Pariwisata Samarinda Dikaji Ulang, Disesuaikan dengan Perkembangan Terkini

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin. (HAFIZ/KALTIM POST)
Sekretaris Disporapar Kota Samarinda, Andy Ariefin. (HAFIZ/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Arah pengembangan pariwisata Kota Samarinda kembali ditata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda mendapat amanat untuk mengkaji ulang draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riparda) Kota Samarinda 2025–2045.

Pengkajian ulang diperlukan karena draf yang telah disusun sejak 2022 atau 2023 tersebut dinilai belum mengakomodasi sejumlah perkembangan pariwisata yang muncul dalam dua tahun terakhir.

Advertisement

Sekretaris Disporapar Kota Samarinda Andy Ariefin mengatakan, hasil pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda menunjukkan terdapat sejumlah materi yang perlu diperbarui.

“Nanti akan dilakukan pengkajian ulang karena ini sudah agak lama. Sudah kita buat pada saat itu. Setelah melakukan pembahasan, ternyata ada beberapa materi yang harus di-update. Jadi, nanti kita melakukan pengkajian ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini,” ujarnya, Kamis (27/8).

Advertisement

Raperda Riparda disiapkan sebagai payung hukum untuk menentukan arah pengembangan sektor pariwisata Samarinda. Selama ini, Kota Tepian belum memiliki perda khusus yang mengatur rencana induk pembangunan pariwisata secara komprehensif.

Raperda tersebut nantinya mengatur sejumlah hal, termasuk wilayah prioritas pariwisata, perencanaan pengembangan, hingga arah pembangunan destinasi wisata.

“Intinya bagaimana Kota Samarinda ini mengembangkan pariwisata. Jadi, daerah mana yang prioritas dan lain-lain. Itu yang termaktub dalam peraturan ini,” jelasnya.

Andy menegaskan, Raperda tersebut masih berupa draf dan dalam tahap pembahasan serta pematangan. Karena itu, masukan dari legislatif maupun pihak terkait akan menjadi bahan untuk memperbarui substansi rancangan tersebut.

Dokumen Riparda sebelumnya telah berakhir masa berlakunya sekitar 2024. Padahal, pemerintah daerah telah mengajukan rancangan sejak 2022 atau 2023 dengan harapan dapat segera dibahas sebelum dokumen sebelumnya kedaluwarsa.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sungai Mahakam Meluap, Warga Tiong Ohang Mulai Mengungsi

Sungai Mahakam Meluap, Warga Tiong Ohang Mulai Mengungsi

Sungai Mahakam meluap di Long Apari, Mahakam Ulu. Warga Kampung Tiong Ohang mulai mengungsi akibat kenaikan debit air yang sangat cepat.

Benahi Layanan Pemanduan Kapal, Pelindo Jasa Maritim Serap Aspirasi Pelanggan Utama

Benahi Layanan Pemanduan Kapal, Pelindo Jasa Maritim Serap Aspirasi Pelanggan Utama

Pelindo Jasa Maritim serap masukan pelanggan di Yogyakarta guna benahi layanan pemanduan & penundaan kapal. Dukung logistik nasional!

Kabut Asap di Samarinda Makin Pekat, Diskes Rekomendasikan Sekolah PJJ pada 15–17 Oktober 2026

Kabut Asap di Samarinda Makin Pekat, Diskes Rekomendasikan Sekolah PJJ pada 15–17 Oktober 2026

Kualitas udara Samarinda memburuk akibat kabut asap karhutla. Dinkes rekomendasikan sekolah menerapkan PJJ pada 15–17 Oktober 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer