Pemadaman Listrik Berulang, DPRD Samarinda Desak PLN Beri Kompensasi ke Warga

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemadaman listrik bergilir oleh ULP PLN Samarinda kembali menghantui warga. Gangguan yang berlangsung hampir dua pekan dan terjadi untuk kedua kalinya dalam sebulan terakhir dinilai mulai membebani masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menilai, pemadaman berulang menunjukkan penanganan gangguan kelistrikan belum optimal. Ia mempertanyakan proses perbaikan yang hampir dua pekan masih menyebabkan sejumlah wilayah mengalami pemadaman bergilir.

"Saya menyebutnya PLN enggak becus karena ini yang kedua kali. Sebelumnya sekitar satu bulan lalu juga terjadi pemadaman bergilir dengan berbagai alasan. Sekarang terjadi lagi. Katanya sedang ada perbaikan, tapi ini sudah hampir dua pekan," ujar Rohim, Jumat (28/8).

Baca Juga: IRT di Balikpapan Nekat Tambah Penghasilan dengan Jualan Sabu, Tak Berkutik saat Ditangkap

Menurutnya, jika gangguan disebabkan kerusakan jaringan dan membutuhkan perbaikan, proses tersebut semestinya dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat. Ia menilai, pemadaman yang berlangsung berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian menunjukkan penanganan belum maksimal.

"Kalau becus kerjanya, mestinya tidak lebih dari tiga hari atau paling lambat satu pekan sudah clear kalau memang ada masalah. Cepat dicari apa penyebabnya, kemudian segera diselesaikan. Tapi ini terjadinya berlarut-larut," tegasnya.

Rohim mengatakan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pemadaman. Dampaknya tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan peralatan elektronik dan menghambat aktivitas ekonomi.

Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Pemadaman listrik dapat mengganggu penyimpanan bahan baku hingga menyebabkan produk rusak dan tidak dapat dijual. "Pelaku UMKM misalnya mau menyimpan bahan baku, akhirnya karena pemadaman bahan bakunya basi, enggak bisa jualan dan segala macam. Jadi, merugikan," katanya.

Baca Juga: Api Karhutla Kaltim Makin Mengkhawatirkan, Kapolda Uji Bahan Semikimia untuk Sekat Laju Kebakaran

Karena itu, Rohim meminta PLN bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan akibat pemadaman berulang. Salah satu bentuk tanggung jawab yang ia dorong adalah pemberian kompensasi kepada pelanggan, misalnya berupa pengurangan tagihan listrik pada bulan ketika pemadaman terjadi.

"Kita minta PLN mesti tanggung jawab. Dalam bentuk misalnya tagihan di bulan di mana terjadi pemadaman itu mesti dinolkan atau minimal potong 50 persen, misalnya. Itu bentuk tanggung jawab," ujarnya.

Kompensasi tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, tetapi juga dapat mendorong PLN lebih serius dan cepat menyelesaikan persoalan kelistrikan.