Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Samarinda Desak PLN Tuntaskan Pemadaman Bergilir

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyoroti pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Samarinda. (HAFIZ/KALTIM POST)
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyoroti pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Samarinda. (HAFIZ/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

Kondisi biarpet yang terus berulang dinilai merugikan aktivitas masyarakat, sekaligus mengganggu roda perekonomian dan sektor usaha lokal di Kota Tepian.

Advertisement

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan catatan keras kepada manajemen PT PLN Regional Kalimantan. DPRD meminta kejelasan teknis sekaligus pertanggungjawaban konkret terkait pemadaman yang kembali terjadi belakangan ini.

"Saya kemarin sudah meminta kepada Area Manager PLN Kota Samarinda untuk memberikan jawaban tertulis mengenai penyebab pasti sekaligus bagaimana solusi yang akan dilakukan," ujar Deni, Rabu (30/9).

Advertisement

Deni menilai alasan seperti perawatan rutin maupun kendala teknis pada generator dan turbin pembangkit semestinya tidak lagi menjadi dalih terjadinya pemadaman bergilir. Menurutnya, pemeliharaan berkala seharusnya memiliki jadwal terencana serta mitigasi yang matang.

"Mestinya kan itu semua sudah ada jadwal yang jelas. Di tengah perbaikan turbin atau generator, semestinya sudah ada penggantian pasokan cadangan," katanya.

Dia mengingatkan, masyarakat Samarinda selama ini telah menjalankan kewajiban dengan membayar tagihan listrik tepat waktu. Karena itu, warga berhak memperoleh pasokan energi yang stabil tanpa gangguan berulang.

"Masyarakat kan sudah melaksanakan kewajiban saat membayar listrik. Ketika telat membayar tagihan saja meteran listrik mereka bisa dicabut, maka semestinya masyarakat mendapatkan haknya secara utuh. Penerangan ini hak pelayanan dasar warga yang wajib dipenuhi," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komisi III DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran manajemen PLN melalui rapat dengar pendapat (RDP) apabila persoalan tersebut tidak kunjung menunjukkan perbaikan nyata.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemadaman Listrik di Balikpapan, UMKM Rugi Jutaan Rupiah hingga Ikan Hias Mati

Pemadaman Listrik di Balikpapan, UMKM Rugi Jutaan Rupiah hingga Ikan Hias Mati

Pemadaman listrik bergilir di Balikpapan merugikan pelaku UMKM. Freezer rusak, bahan dagangan mencair, hingga ikan hias mati.

Kaltim Lumbung Energi Tapi Masih Ada Desa Gelap, Gubernur Rudy Mas'ud Targetkan 2027 Tuntas

Kaltim Lumbung Energi Tapi Masih Ada Desa Gelap, Gubernur Rudy Mas'ud Targetkan 2027 Tuntas

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menargetkan 72 desa tersisa di Kaltim rampung teraliri listrik PLN pada akhir 2027, mendahului target nasional

Selama Tiga Jam, Ini Kawasan di Bontang yang Terkena Dampak Pemadaman Listrik Mulai 18.00 Wita

Selama Tiga Jam, Ini Kawasan di Bontang yang Terkena Dampak Pemadaman Listrik Mulai 18.00 Wita

PT PLN UP3 Bontang kembali menjadwalkan penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah Kota Bontang pada Selasa (30/6).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer