Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD dan Pemkot Samarinda Sepakati APBD-P 2026 Sebesar Rp 3,75 Triliun

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Penandatanganan kesepakatan bersama DPRD dan Pemkot Samarinda terkait APBD-P 2026 senilai Rp 3,75 triliun. (HAFIZ/KP)
Penandatanganan kesepakatan bersama DPRD dan Pemkot Samarinda terkait APBD-P 2026 senilai Rp 3,75 triliun. (HAFIZ/KP)  

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 3,75 triliun dalam rapat paripurna, Rabu (30/9) malam.

Persetujuan bersama tersebut mengunci total postur APBD-P Tahun Anggaran 2026 pada angka Rp 3.756.683.164.000. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan rencana belanja daerah dengan koreksi penerimaan serta fokus pada program mandatori.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa pergeseran angka dalam APBD Perubahan merupakan respons logis terhadap dinamika fiskal. Koreksi belanja harus dilakukan seiring adanya penyesuaian pada asumsi pendapatan daerah.

"Kalau kita melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap asumsi penerimaan, berarti kita juga melakukan koreksi terhadap rencana belanja," ujarnya, Rabu (30/9) malam.

Ia menegaskan, langkah efisiensi ini diambil agar tekanan keuangan tidak membebani pos belanja publik yang krusial. Penataan anggaran dituntut berjalan disiplin agar eksekusi program pembangunan di lapangan tidak terganggu.

"Prinsip dari efisiensi itu bukan berarti kita harus berhenti belanja, tapi berani berhenti boros. Yang penting kita dahulukan dulu belanja-belanja yang bersifat prioritas, termasuk mandatori dari pemerintah nasional," tegasnya.

Berdasarkan struktur yang disepakati, target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 3.680.070.255.000. Komponen ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1,34 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2,31 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 16,61 miliar.

Sementara itu, alokasi Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp 3.756.683.164.000. Pos belanja operasi menempati porsi terbesar yakni Rp 2,53 triliun guna mendukung pemenuhan pelayanan dasar, penguatan sumber daya manusia, dan operasional layanan publik.

Adapun belanja modal ditetapkan sebesar Rp 1,20 triliun melalui penjadwalan ulang dan penentuan ulang skala prioritas infrastruktur. Untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT), dialokasikan sebesar Rp 13 miliar sebagai antisipasi penanganan bencana dan kondisi darurat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dewan Ingatkan Serapan Anggaran, Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan

Dewan Ingatkan Serapan Anggaran, Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan

Pembahasan RAPBD-P secara marathon, bahkan sempat tertunda karena persoalan kuorum akhirnya disahkan menjadi APBD-P Kukar 2026.

Di Balik Kebut Paripurna APBD-P Kutim: Golkar Sentil Peran Sekkab, Bupati Siapkan Evaluasi

Di Balik Kebut Paripurna APBD-P Kutim: Golkar Sentil Peran Sekkab, Bupati Siapkan Evaluasi

Proses pengesahan Perubahan APBD atau APBD-P Kutai Timur (Kutim) 2026 berlangsung cukup padat.

APBD-P Kukar 2026 Disahkan, Belanja Operasional Dipangkas Rp 313,02 Miliar   

APBD-P Kukar 2026 Disahkan, Belanja Operasional Dipangkas Rp 313,02 Miliar  

DPRD Kukar mengambil langkah tegas dalam merumuskan arah kebijakan fiskal daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer