Masih Belum Optimal, Pengamat Ingatkan Masih Banyak PR Pengelolaan KDMP

SAMARINDA - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Jusuf Kuleh, mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, dari total 1.037 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tercatat, baru sebagian yang dinilai berjalan dengan baik. 

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam implementasi program, mulai dari kesiapan pengurus hingga kemampuan menjalankan unit usaha.

Kule mengaku, telah berkeliling ke 10 kabupaten/kota di Kaltim dan menemukan persoalan serupa. 

“Kendala tersebut bukan sekadar menjadi PR bagi pemerintahan di daerah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang terlibat sebagai mitra dalam pembinaan koperasi,” kata Kule pada Rabu (21/10).

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat memperjelas petunjuk teknis pelaksanaan KDMP, terutama terkait mekanisme pengelolaan, pembagian kewenangan, dan operasional usaha.

Kejelasan aturan dinilai penting untuk mencegah perbedaan penafsiran hingga perselisihan internal di tingkat desa dan kelurahan. 

Dengan demikian, pengurus memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan koperasi tanpa harus terus-menerus mencari kepastian kepada pemerintah di tingkat atas.

“Pemerintah pusat ketika mengeluarkan kebijakan sebaiknya memberikan aturan dan petunjuk teknis yang lebih detail. Jangan sampai terjadi perselisihan internal di tingkat desa. Yang akhirnya menjadi tempat keluh kesah pengurus justru teman-teman di dinas provinsi maupun pemerintah kota,” tegasnya.

Kule berharap pembinaan KDMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang terarah, penguatan kapasitas pengurus, serta kepastian tata kelola dan permodalan. 

“Langkah-langkah ini tentu penting, agar koperasi benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)