Wali Kota Andi Harun Perketat Belanja APBD Samarinda 2027, Beban Pajak Capai Rp 209 Miliar
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menginstruksikan seluruh perangkat daerah memperketat belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga dan penyesuaian target bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Instruksi tersebut disampaikan Andi Harun dalam rapat koordinasi di GOR Segiri, Samarinda, Kamis (29/10). Rapat diikuti kepala perangkat daerah, camat, sekretaris camat, hingga sekretaris kelurahan agar kebijakan efisiensi diterapkan hingga tingkat pelaksana.
Andi Harun meminta perangkat daerah mengutamakan belanja wajib dan mengikat, sekaligus menekan belanja modal yang dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Betul-betul belanja yang harus diusulkan dalam APBD 2027 adalah belanja wajib dan mengikat saja. Kita harus menekan belanja modal. Ini situasi yang tidak kita inginkan, tapi keadaannya harus kita pahami demi stabilitas keuangan,” tegasnya.
Di sektor pelayanan dasar, Pemkot Samarinda tetap memprioritaskan belanja operasional pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, pengeluaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial akan dievaluasi secara ketat. Kegiatan yang tidak mendesak berpotensi dihentikan.
Sebagai bentuk konkret penghematan, Andi Harun meminta sekretaris daerah meniadakan anggaran pakaian kepala daerah. Pemkot juga membatasi konsumsi dalam rapat internal. Penyediaan makanan dan camilan ditiadakan, sedangkan air putih tetap diperbolehkan.
“Enggak bisa kita di satu sisi mengatakan efisiensi tapi perilaku belanja kita tidak berubah. Itu tidak akan membantu. Kita harus beradaptasi terhadap efisiensi ini agar kewajiban kepada pihak ketiga tetap bisa dibayar,” tambahnya.
Selain kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, penyusunan APBD 2027 juga menghadapi tantangan dari kebijakan penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Kebijakan tersebut diperkirakan menambah beban keuangan Samarinda hingga Rp 209 miliar.
Menanggapi kondisi itu, Andi Harun mengaku telah mengirimkan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada pemerintah provinsi. Pemkot Samarinda juga berencana menguji aspek legalitas, metodologi perhitungan, dan kepastian hukum kebijakan tersebut pada pekan depan.
“Semua kebijakan itu harus diuji apakah telah memenuhi unsur legalitas, dasar kewenangan, dan ketepatan perhitungan. Kami memandang penting memberi arah baru agar APBD 2027 berjalan berbasis ketahanan dan keseimbangan keuangan daerah,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
