Wali Kota Andi Harun Minta Pengurus Varia Niaga Siapkan Pembelaan Hukum  

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menghormati proses penyidikan dugaan korupsi pengelolaan jual beli batu bara di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga yang tengah ditangani Polda Kaltim.

Dia meminta seluruh pihak menunggu proses hukum berjalan dan tidak terburu-buru menyimpulkan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersalah.

Baca Juga: Disdikbud Kubar dan PT BEK Bekali 60 Guru dengan Pelatihan Public Speaking  

Menurut Andi Harun, dirinya telah membaca perkembangan kasus tersebut dan menerima laporan dari Bagian Perekonomian Pemkot Samarinda. Dia menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian hingga kemungkinan pelimpahan perkara ke kejaksaan.

“Kita menghargai dan menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim,” ujarnya, Senin (2/11).

Baca Juga: Keren! Posyandu Gemilang 2 Kampung Balok Asa Dapat Penghargaan  

Dia menjelaskan, direksi Perumda Varia Niaga yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses hukum dan mempersiapkan pembelaan. Terlebih, perlu dibuktikan apakah perbuatan yang disangkakan merupakan tindak pidana atau bagian dari kebijakan dan tindakan korporasi (corporate action).

“Di sini letaknya mendudukkan asas praduga tak bersalah. Jadi, kami tunggu saja di pengadilan,” tegasnya.

Dia menerangkan, apabila dalam persidangan terbukti terdapat tindak pidana, pihak-pihak yang dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebaliknya, jika sangkaan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan korporasi yang tidak memenuhi unsur pidana, hasil pemeriksaan pengadilan juga harus dihormati. “Jangan buru-buru menjustifikasi bahwa sudah pasti yang bersangkutan bersalah,” tegasnya.

Menurutnya, ketiga pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka perlu mempersiapkan pembelaan secara matang, termasuk menghadirkan bukti-bukti yang mendukung. Dia juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak dipolitisasi karena sepenuhnya berada dalam ranah hukum.