Kecamatan Samarinda Ulu Fokuskan Dana Probebaya pada Program Mandatori
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu menegaskan komitmennya dalam mengelola dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2026. Fokus utama penyaluran anggaran diarahkan pada pemenuhan program mandatori yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).
Camat Samarinda Ulu Sujono menjelaskan, efisiensi anggaran tahun 2026 menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Pihaknya memastikan alokasi dana tidak dapat dilakukan secara penuh atau 100 persen untuk seluruh usulan.
"Mandatori itu sudah ada di Perwali ya. Nah, kita utamakan dulu mandatori yang ada di Perwali. Karena mengingat pendanaan tahun 2026 ini kan efisiensi anggaran, tidak bisa 100 persen," ujar Sujono, Senin (9/11).
Sujono merinci sejumlah program mandatori yang menjadi prioritas utama kecamatan. Program tersebut mencakup pemberian makanan tambahan, pembayaran iuran BPJS, hingga pemberian bantuan transportasi bagi kader posyandu.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sosialisasi pemilahan sampah sebagai bagian dari kewajiban dalam Perwali tersebut. Setelah kebutuhan mandatori terpenuhi, sisa anggaran baru akan dialokasikan sesuai dengan hasil rembuk warga.
Untuk kegiatan fisik, Sujono menyebutkan bahwa skala prioritas akan diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang mendesak. Hal ini mencakup perbaikan parit yang rusak dalam skala kecil maupun penanganan jalan lingkungan yang berlubang.
"Sisanya memang ya sesuai kesepakatan warga. Tapi kita utamakan memang kalau fisik ya terutama di sarana yang kira-kira urgent," tambahnya.
Menanggapi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mulai masif di wilayah RT, Sujono menyatakan hal itu diperbolehkan selama kebutuhan mandatori telah terpenuhi. Ia mengakui adanya perbedaan karakteristik kebutuhan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran.
Wilayah perkotaan yang infrastrukturnya sudah relatif baik cenderung mengalokasikan sisa dana Probebaya untuk pengamanan lingkungan. Pemasangan PJU hingga CCTV menjadi opsi yang sah selama didasari kesepakatan warga.
"Misalnya, untuk penerangan perlu PJU dan pengamanan lingkungan kita perlu CCTV, ya monggo silakan. Tapi tidak boleh melepaskan atau mengindahkan yang mandatori. Itu harus mandatori dulu sisanya baru di skala prioritas," pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
