Wali Kota Jelaskan Sebab Cashless jadi Kewajiban di Pemkot Samarinda

SAMARINDA- Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan penerapan sistem transaksi non-tunai atau cashless di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara menyeluruh. 

Langkah ini diambil menyusul temuan adanya praktik penyelewengan dalam pengelolaan honor pegawai yang sempat terjadi sebelumnya.

Andi menceritakan pengalamannya saat mengecek langsung daftar honor miliknya sendiri.

Dia menemukan kejanggalan di mana namanya tercantum sebagai penerima honor, namun dana tersebut tidak pernah masuk ke rekening pribadinya.

"Saya cek di rekening tidak ada, tapi di daftarnya ada. Ternyata ada pegawai dari RKUD itu cair tidak dibawa ke bank," ungkap Andi. Menurutnya, temuan ini bukan sekadar masalah nominal kecil. 

Ia khawatir, praktik serupa juga dialami oleh ribuan pegawai negeri sipil yang menggantungkan nasib pada honor tersebut untuk membayar cicilan kredit bank.

Dia menduga, ada oknum pegawai di instansi terkait yang sengaja menyalahgunakan dana honor tersebut. 

Andi pun mengingatkan, jika honor seorang wali kota saja bisa dialihkan, potensi kerugian bagi ribuan pegawai lainnya tentu sangat besar.

"Kalau sama honornya wali kota saja berani dia belokkan, bayangkan 16.000 kurang lebih pegawai kalau diambil saja sekitar 10.000 saja satu. Akhirnya saya fokuskan semua cashless secara konkret," tegasnya.

Dengan sistem digital yang kini diterapkan, Andi memastikan seluruh arus kas pemerintah daerah kini dapat dilacak dengan transparan.