Lima Sekolah Batalkan Pungutan, Disdikbud Samarinda Tegaskan Larangan

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memastikan larangan pungutan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah tetap berlaku. Kebijakan tersebut telah dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Samarinda Nomor 400/0770/200.

Penegasan ini menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan bermodus pembelian sampul rapor di sejumlah sekolah dasar. Disdikbud memastikan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti.

Kabid Pembinaan SD Disdikbud Samarinda Andi Tenri Sumpala mengatakan, pemerintah kota telah mengatur larangan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Sekolah diminta memahami dan menjalankan kebijakan tersebut agar tidak membebani orang tua siswa.

“Pemerintah Kota Samarinda sudah jelas melarang adanya pungutan-pungutan di sekolah. Ini dipertegas dengan adanya SE Bapak Wali Kota Samarinda,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Disdikbud Tertibkan SD yang Diduga Lakukan Pungutan Sampul Rapor

Hingga saat ini, Disdikbud telah menerima lima laporan masyarakat terkait dugaan pungutan di sekolah dasar. Seluruh laporan ditindaklanjuti dengan mengonfirmasi kepala sekolah yang bersangkutan sekaligus mengingatkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah kota.

“Alhamdulillah langsung ditindaklanjuti dengan pengembalian dana beserta dokumentasinya,” jelasnya.

Andi menerangkan, penyelesaian dilakukan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Jika pembayaran sudah diterima, sekolah diminta mengembalikan dana kepada orang tua siswa. Sementara pungutan yang baru diumumkan tetapi belum direalisasikan diminta untuk dibatalkan.

Dengan penyelesaian tersebut, Disdikbud menilai teguran lisan sudah cukup diberikan tanpa harus menerbitkan teguran tertulis.

“Sekitar lima sekolah sudah dibatalkan, diberikan teguran dan pengembalian dana pungutan yang sudah disetor ke sekolah,” terangnya.

Ketentuan mengenai seragam sekolah sendiri telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Pasal 12 menyebutkan pengadaan seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.