Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdikbud Samarinda Kaji Sanksi Kolektif Sekolah yang Melakukan Pungutan

D
Penulis: Denny Saputra❯
Eko Suprayetno
Eko Suprayetno

Advertisement

SAMARINDA- Lima temuan dugaan pungutan di sekolah menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Tak hanya menindak pihak yang terlibat langsung, Disdikbud kini mengkaji kemungkinan penerapan sanksi kolektif bagi seluruh warga satuan pendidikan. Skema tersebut diharapkan menumbuhkan kepedulian antarguru sekaligus memperkuat pengawasan internal agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Plt Kepala Disdikbud Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, persoalan pungutan bukan sekadar menyangkut nominal yang dibebankan kepada orang tua murid. Lebih dari itu, tindakan yang bertentangan dengan regulasi dapat mencederai reputasi sekolah dan profesi guru. Padahal, guru memiliki kedudukan terhormat yang harus dijaga melalui kepatuhan terhadap aturan.

“Jangan sampai nama baik penyelenggaraan pendidikan dan reputasi guru dipertaruhkan hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Meskipun tujuannya baik, kalau ada regulasi yang mengatur, harus dipatuhi,” ujarnya, Senin (16/11).

Advertisement

Dia menerangkan, penanganan pelanggaran tetap dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pengawasan lebih lanjut. Apabila pelanggaran kembali terulang, tindakan terhadap pihak terkait dapat ditingkatkan.

“Namun, kami juga mempertimbangkan pendekatan kolektif agar setiap guru memiliki tanggung jawab mengingatkan rekan sejawatnya, terangnya.

Dia menjelaskan skema tersebut masih membutuhkan kajian akademis, terutama menyangkut aspek keadilan dan dasar hukumnya. Sebab, tidak semua guru memiliki keterlibatan langsung dalam kebijakan yang berujung pada pungutan.

Advertisement

“Kami sedang mengkaji apakah sanksi kolektif ini bisa diterapkan dan adil atau tidak. Tujuannya membangun kepedulian, sehingga ketika ada satu yang melakukan kekeliruan, yang lain ikut mengingatkan,” jelasnya.

Dirinya menilai, setiap kebijakan sekolah semestinya dibicarakan bersama seluruh unsur, terutama guru, sebelum diterapkan. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak tahap perencanaan. “Guru juga diharapkan tidak bersikap acuh ketika mengetahui adanya kebijakan yang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Sebab, pembiaran justru berisiko menyeret nama baik seluruh warga sekolah, termasuk pemerintah daerah. “Karena itu, pengawasan internal dinilai perlu dibangun sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas kepala sekolah atau pengawas,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Status Darurat Berakhir, Sekolah Tetap Bisa Terapkan PJJ

Disdikbud Kota Samarinda memastikan pedoman teknis PJJ tetap berlaku jika kualitas udara kembali memburuk.

Foto Gibran Mulai Diturunkan di Sekolah, Disdikbud Samarinda Minta Seluruh Jenjang Menyesuaikan

Foto Gibran Mulai Diturunkan di Sekolah, Disdikbud Samarinda Minta Seluruh Jenjang Menyesuaikan

Foto Gibran Rakabuming Raka mulai diturunkan di sejumlah sekolah di Samarinda menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wapres

Disdikbud Samarinda Dorong Pengawas Sekolah Lebih Proaktif Cegah Pungutan

Disdikbud Samarinda Dorong Pengawas Sekolah Lebih Proaktif Cegah Pungutan

Lima kejadian dugaan pungutan untuk keperluan foto dan sampul rapor di sekolah menjadi evaluasi bagi Disdikbud Samarinda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer