Bahkan, investor dari Malaysia dan lembaga pembiayaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) siap menyuntikkan dana. Namun, ada satu syarat krusial yang masih jadi kendala, volume sampah belum mencukupi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, proyek ini masuk dalam program nasional Waste to Energy yang diatur dalam rencana perubahan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Kota Samarinda termasuk satu dari 33 daerah yang diprioritaskan dalam tahap awal pembangunan PLTSa.
“Syarat minimalnya 1.000 ton sampah per hari, sementara data ril kita baru sekitar 610 ton,” ujarnya usai rapat dengan calon investor dan tim teknis, Selasa (29/7).
Padahal dari sisi lahan dan regulasi, Samarinda sudah siap. Pemkot sudah menyediakan lahan 30 hektare yang statusnya clean and clear.
Peraturan daerah tentang penyelenggaraan retribusi kebersihan pun sudah ada. Bahkan anggaran pengumpulan dan pengangkutan sampah rutin tersedia dalam APBD.
“Yang kurang tinggal satu, 400–500 ton sampah lagi. Ini yang sedang dihitung ulang oleh DLH bersama investor dalam satu bulan ke depan,” terangnya.
Jika potensi dari wilayah kota belum cukup, Pemkot membuka opsi kerja sama antar-daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditilik jadi mitra pertama, karena posisinya yang cukup dekat.
“Tinggal dihitung apakah dari Tenggarong atau daerah lain seperti Handil bisa mencukupi kekurangan itu. Tapi harus diperhitungkan juga biaya angkutnya, karena tanggung jawabnya tetap di pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi peningkatan volume sampah di Samarinda sangat terbuka. Misalnya, sampah yang bersumber dari hotel, industri, angkutan kapal, selama ini belum dihitung maksimal. “Jadi kita optimalkan dulu dari dalam kota,” tegasnya.
Terkait dukungan Danantara, ia menegaskan tidak akan mengganggu calon investor dari Malaysia. Danantara hanya sebagai sumber pendanaan, sehingga nantinya calon investornya bisa baik dari Malaysia atau pihak lain yang bekerja sama.
“Bahkan diharapkan juga menjembatani komunikasi dengan PLN selaku pihak yang akan membeli listrik dari PLTSa, karena harganya sudah ditetapkan Rp 20 per kwh,” ujarnya.
Targetnya, hitungan final selesai dalam sebulan. Jika semua syarat terpenuhi, Pemkot siap masuk tahap groundbreaking. “Dari 33 kota, bisa jadi Samarinda yang paling siap,” tutup Andi Harun optimistis. (*)
Editor : Almasrifah