KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda terus menunjukkan perkembangan. Dari total 38 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah beroperasi, sebanyak 28 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Samarinda dr Ismid Kusasih menjelaskan, SLHS menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan dan kelayakan pangan bagi program MBG. “SPPG Samarinda yang sekarang running itu ada 38. Yang sudah kami periksa dan keluarkan sertifikasi SLHS-nya ada 28 SPPG, sementara sisanya masih dalam proses,” ujar Ismid, Senin (22/12).
Ia menegaskan, SPPG yang telah memperoleh SLHS dinyatakan memenuhi tiga persyaratan utama, yakni pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan kesehatan pekerja, serta inspeksi langsung terhadap fasilitas SPPG. “Sampai akhir Desember alhamdulillah sudah 28 SPPG yang memiliki SLHS. Artinya mereka sudah memenuhi persyaratan,” kata Ismid.
SPPG yang belum tersertifikasi, menurut Ismid, sebagian besar masih menjalani tahapan pemeriksaan, terutama terkait kualitas lingkungan. Proses tersebut meliputi pemeriksaan biologis dan aspek teknis lainnya yang membutuhkan waktu lebih panjang. “Kalau persyaratan kesehatan pekerja rata-rata mereka sudah proaktif dan hampir semuanya memenuhi. Yang agak lama biasanya pemeriksaan kualitas lingkungan,” jelasnya.
Dalam proses pengawasan dan pendampingan, Diskes Samarinda menurunkan tim dari puskesmas untuk melakukan verifikasi lapangan, serta pelatihan penjamah makanan. Bahkan, pengawasan tersebut juga mendapat dukungan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
“Semua kami turunkan, baik untuk verifikasi lapangan maupun pelatihan. Kemarin juga di-support dari BBPOM,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ismid menyebutkan kebutuhan ideal SPPG untuk mendukung penuh program MBG di Samarinda mencapai 72 dapur. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai pada 2026.
“Kalau kebutuhan SPPG sebenarnya ada 72. Kemungkinan besar tahun 2026 itu semuanya bisa running. Tapi untuk teknisnya bisa ditanyakan ke BGN. Dari pemerintah kota sesuai instruksi Kementerian Kesehatan, kami siap,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A