KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Pembangunan rumah sakit internasional di kawasan RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moeis), Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, menemui kendala pada tahap investasi. Salah satu investor asal Australia yang sebelumnya digadang masuk proyek tersebut, akhirnya dianulir karena tidak memenuhi persyaratan Kementerian Keuangan dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kondisi itu membuat Pemkot Samarinda harus mengulang sebagian tahapan proses.
Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Samarinda, Suryo Prio Raharjo, di sela rapat Pembahasan Tindak Lanjut Proyek KPBU Pengembangan RSUD IA Moeis, di ruang Pesut RSUD IA Moeis, Selasa (13/1). Menurutnya, hingga akhir 2025 proses KPBU sebenarnya sudah dijadwalkan masuk tahap transaksi dengan penyedia yang lulus pra-kualifikasi.
“Kalau sesuai jadwal, sampai akhir 2025 itu kita sudah berada di tahap transaksi terhadap penyedia yang sudah lulus pra-kualifikasi,” ujarnya.
Sebagai informasi, proyek pengembangan RSUD IA Moeis yang direncanakan bernilai sekitar Rp 750 miliar tersebut pada Mei 2025 telah memasuki tahap aanwijzing kedua. Tahap ini menjadi proses penting untuk mematangkan pemahaman calon investor terhadap proyek, mulai dari lokasi, desain, hingga standar layanan rumah sakit internasional.
Aanwijzing merupakan proses klarifikasi teknis antara pemerintah dengan calon investor. Dalam proyek ini, klarifikasi dilakukan bersama konsorsium Plenary Health dan Aspen Medical Group Indonesia. Namun dalam evaluasi, penawaran teknis yang diajukan Aspen Medical dinilai belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Keuangan, baik dari sisi administrasi maupun keuangan.
“Terutama penawaran teknis dan keuangannya, itu dinilai masih terlalu tinggi,” kata Suryo.
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) meminta adanya perubahan ruang lingkup proyek agar penawaran menjadi lebih kompetitif dan risikonya dapat diterima. Perubahan tersebut juga dipengaruhi faktor kurs mata uang dan skema penjaminan risiko selama masa kerja sama sekitar 20 tahun.
Untuk itu, Pemkot Samarinda menargetkan kembali melakukan market sounding ulang pada Februari mendatang. Sejumlah investor potensial akan diundang, termasuk penyandang dana mereka, setelah melalui proses penyaringan ulang oleh Kementerian Keuangan RI.
“Rencananya Februari kami sounding market lagi, dan pertemuan bisa difasilitasi di Kemenkeu, akan langsung dihadiri Wali Samarinda Andi Harun selaku PJPK (penanggung jawab proyek kerja sama), supaya investor yakin dan memenuhi kriteria teknis maupun keuangan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani