SAMARINDA- Proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Samarinda masih menjadi sorotan DPRD. Meski pengajuan sudah dilakukan melalui rumah sakit, sebagian besar kepesertaan warga yang sebelumnya dinonaktifkan belum kembali aktif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, secara administrasi data penonaktifan peserta PBI sebenarnya sudah disinkronkan dengan data nasional. Namun di lapangan masih ditemukan warga yang masuk kategori ekonomi terbawah justru kehilangan status kepesertaan. “Kami terima banyak laporan keluhan dari masyarakat,” singkatnya, ditemui usai rapat bersama OPD teknis, Senin (9/3) di gedung DPRD Samarinda.
Ia menyebut kelompok masyarakat pada desil 1 sampai 5 seharusnya masih berhak menerima bantuan iuran pemerintah. Karena itu, kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD.
“Data penonaktifan memang sudah sinkron. Tapi di lapangan masih ada warga yang masuk desil 1 sampai 5 justru terdampak. Ini yang masih menjadi perhatian,” ujarnya.
Puji menjelaskan, dalam pembahasan anggaran sebelumnya Pemkot Samarinda sempat mengusulkan alokasi sekitar Rp 70 miliar untuk membiayai peserta PBI yang ditanggung APBD. Namun setelah dilakukan efisiensi anggaran, jumlah yang tersedia kini hanya sekitar Rp 30 miliar. “Anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai kepesertaan selama enam bulan, yakni Januari hingga Juni tahun ini,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti lambatnya proses reaktivasi peserta, dari sekitar 10.073 peserta yang tidak aktif Januari 2026 lalu, yang reaktivasi baru sekitar 59 orang. “Ini benar-benar berhasil diaktifkan kembali sangat sedikit,” ungkapnya.
Puji menilai lambatnya proses tersebut dipengaruhi mekanisme verifikasi dari pemerintah pusat. Rekomendasi rumah sakit, kata dia, tidak otomatis membuat kepesertaan langsung aktif. “Ternyata rekomendasi itu masih harus diverifikasi lagi oleh Kementerian Sosial. Harusnya dalam bulan ini sudah ada kejelasan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda Mochammad Arif Surochman mengakui masih terdapat kesalahan data dalam basis penerima bantuan.
“Masih ada warga yang sudah punya mobil tapi masih tercatat di desil rendah. Kasus seperti ini cukup banyak ditemukan,” ujarnya.
Dia mendorong masyarakat untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian data yang kemudian akan diverifikasi di lapangan. “Nanti akan dilakukan verifikasi di lapangan dan jika memang terbukti, datanya akan diperbaiki,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani