KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak serius pada rencana pembangunan di kota Samarinda. Sejumlah proyek infrastruktur 2026 terancam molor, bahkan harus ditunda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Moh Yusrul Hana menyebut, efisiensi anggaran membuat banyak program prioritas tidak bisa berjalan sesuai rencana.
“Efek atau dampak dari pemotongan TKD itu sangat luar biasa. Dari hasil rapat dengar pendapat kami dengan OPD seperti PUPR, Perkim, dan Bappeda, banyak program prioritas pembangunan 2026 harus disesuaikan,” ujarnya.
Menurutnya, proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran tinggi berpotensi tidak lagi bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah didorong untuk mengubah skema pelaksanaan menjadi tahun jamak atau multiyears. “Program yang bersifat besar kemungkinan dilaksanakan dengan mekanisme multiyears,” katanya.
Tak hanya itu, sejumlah proyek yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan jalan dan irigasi, juga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. “Ada beberapa irigasi dan jalan yang kami usulkan pada 2026 tapi belum bisa terealisasi. Kami maklum karena memang kondisinya seperti itu,” tambahnya.
Dia mengibaratkan kondisi keuangan daerah saat ini seperti rumah tangga yang kehilangan sebagian pemasukan, sementara beban pengeluaran tetap tinggi. Karena itu, pemerintah dan DPRD harus menyusun ulang skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.
Editor : Dwi Restu A