Zonasi

“Zonanya siapa? Kebijakan zonasi untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan telah tercederai. Jalur zonasi yang semestinya didasarkan pada jarak domisili dengan sekolah tujuan tidak lagi diindahkan,” seorang kepala sekolah berucap pada salah satu guru.

“Ya, mungkin zonanya si anu, Bu,” balas Bu Ida sekenanya.

Percakapan terjadi sepulang sekolah di lobi. Kepala sekolah, Bu Yuan, yang tak kuasa membendung lagi emosinya, mencak-mencak. Bu Ida selaku ketua panitia hanya bisa mendengarkan keluhan atasannya.

“Kebijakan ini pasti tak hanya mengguncang para orangtua dan calon murid baru, Bu. Tapi, juga berbagai pemangku kepentingan yang berlomba-lomba mengamankan kursi. Saya merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai sekarang. Bu Ida tahu kan?”

“Seperti itulah adanya, Bu.”

Setelah berbicara, Bu Yuan memasuki ruangannya yang tak cukup besar atau kecil. Sangat sederhana, menunjukkan kesederhaan dalam hidupnya. Ia duduk termangu seperti pohon tua yang akarnya digerogoti rayap, tak mampu berdiri tegak lagi. Peraturan zonasi yang seharusnya membawa keadilan bagi pendidikan, justru menyeretnya ke dalam pusaran kepentingan yang semakin sulit dikendalikan. 

Berkas-berkas pendaftaran bertumpuk di hadapan Bu Yuan. Terdapat juga secarik surat keterangan tidak mampu tergeletak, menyisakan pahit getir dalam hati. Surat itu milik seorang pengusaha restoran besar yang setiap hari tak pernah sepi pengunjung.

“Hanya sekadar formalitas, Bu. Anggap saja bantuannya untuk masa depan anak saya,” ujar Pak Anwar beberapa hari lalu. Betapa masih terekam dalam ingatan Bu Yuan senyum tipis Anwar yang menyiratkan kemenangan. Sungguh ironis. Di kota kecil ini, orang-orang yang seharusnya mendidik moral malah menutupi fakta dengan surat palsu. Kini, sekolah menjadi zonanya si pemilik restoran.

Bu Yuan tersenyum getir. Ia ingat, zonasi diterapkan dengan niat mulia, memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak di sekitar sekolah tanpa harus tersingkirkan oleh sistem nilai dan uang. Namun, idealisme itu terperangkap dalam kerumitan birokrasi dan kepentingan pribadi.

Bu Yuan kembali terdiam, memandangi surat-surat yang berderet seperti barisan tamu tak diundang. Di hadapannya, ada kepingan realita sosial yang tak bisa diabaikan. Hukum zonasi yang kaku, entah bagaimana, menekan warga hingga ke titik di mana mereka terpaksa memutar balik akal untuk sekadar masuk ke dalam sistem yang katanya adil.

Sore itu juga, datanglah perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Impian. Kumis klimisnya bertengger rapi dihiasi senyum ramah, namun kata-katanya justru membawa beban yang lebih berat. Kedatangannya membawa pukulan telak lagi bagi Bu yuan.

“Kami mengerti situasi di sini, Bu Yuan. Tapi, tolong pikirkan baik-baik. Kita tak bisa membuat semua orang bahagia. Ada yang harus diterima, ada yang harus direlakan. Kami percaya Ibu bijak dalam mengambil keputusan,” kata Pak Bambang sambil mengelus kumisnya.

Belum sempat menanggapi, Pak Bambang kembali melanjutkan, “Tolong jangan lupakan keponakan saya. Zonasi hanya sebuah aturan, tapi kita sama-sama tahu, aturan dibuat manusia untuk fleksibel, bukan?”

Bu Yuan hanya mengangguk seakan tenggorokannya tercekat mengeluarkan suara. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dari belakang. Bu Yuan tahu, ini bukan sekadar masalah menerima atau tidak menerima murid baru, ini soal permainan kuasa. Ia hanya pion kecil dalam permainan besar ini. Ia bukan hanya seorang kepala sekolah, melainkan juga seorang manusia biasa yang harus bertahan di tengah persimpangan etika dan birokrasi. Menolak mereka, berarti mencari masalah dengan orang-orang berkuasa. Tapi jika menerima, di mana harga diri dan tanggung jawab moralnya sebagai pemimpin pendidikan?

Hatinya berkecamuk, seperti ombak yang menghantam karang di pantai, tak pernah henti berdebat dalam diri.

“Apakah benar zonasi ini membantu? Atau justru mempersulit?” pikirnya sambil terus menahan kesedihan dalam senyumnya.

Di tengah kegundahan, datang seorang ibu muda ke kantornya. Bu Rani adalah warga biasa yang anaknya tinggal tepat di zona sekolah. Dengan mata berkaca-kaca, ia memohon agar anaknya diterima di sekolah tersebut.

“Anak saya sudah berharap besar, Bu. Dia ingin sekali sekolah di sini. Tolong jangan kecewakan dia. Kami tinggal di zona yang tepat. Kami hanya mengandalkan kebijakan ini,” ujar Bu Rani dengan suara penuh harap.

Bu Yuan terdiam lama setelah mendengar permohonan itu. Ia tahu, inilah esensi dari kebijakan zonasi, untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anak yang tinggal di sekitar sekolah. Namun, realitas yang dihadapinya begitu rumit, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kompromi.

Keesokan harinya, hari pengumuman penerimaan tiba. Semua orang menunggu dengan tegang, termasuk Anwar, dan ibu-ibu seperti Bu Rani. Orangtua berlomba-lomba mengisi formulir, berharap anak mereka diterima di SMP Negeri Impian. Di antara kerumunan itu, Bu Rani duduk mengedarkan pandang pada orangtua kaya yang sibuk menelepon atau berbicara dengan petugas. Hatinya ciut, seolah harapan yang selama ini dipupuk perlahan-lahan mulai layu.

Namun di sisi lain, Anwar dengan percaya diri berdiri, berbincang dengan Bu Ida. Senyumnya merekah, bangga karena berhasil memanipulasi sistem yang seharusnya hanya untuk kaum tak mampu.

“Anak saya pasti diterima, jalur afirmasi, apalagi yang perlu diragukan,” katanya dengan nada penuh kepastian.

Bu Yuan memperhatikan semua itu dari jendela kantornya. Ada yang berdesir di dadanya, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Zonasi, kebijakan yang seharusnya menjadi penyeimbang, malah jadi ladang bagi mereka yang pandai memutarbalikkan fakta.

Bu Yuan menginsafi bahwa tekanan itu terlalu berat. Ia tahu, keputusan ini adalah keputusan yang telah diambil bukan oleh hatinya, tapi oleh kekuatan yang ada di luar kuasanya.

Namun, di saat semua merasa permainan telah berakhir, satu berita muncul dan membuat semua pihak terdiam. Ternyata, pihak berwenang pusat menemukan kecurangan dalam proses penerimaan di SMP Negeri Impian. Penyelidikan mendalam segera dimulai. Berbagai bukti menunjukkan bahwa ada tekanan-tekanan dari pihak eksternal yang memengaruhi hasil akhir penerimaan murib baru.

Bu Yuan meski terlihat menyerah pada kekuasaan, ternyata diam-diam telah mengirimkan laporan kepada pihak berwenang pusat. Ia tahu, satu-satunya cara agar ia tetap bisa menegakkan integritasnya adalah dengan membiarkan pihak berwenang menyelidiki dan mengambil tindakan yang benar. Meski kariernya mungkin akan berakhir, ia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi pion dalam permainan.

Bu Yuan memilih mengundurkan diri dengan kepala tegak, keluar dari lingkaran pengaruh yang menurutnya tidak positif. Ia ingin mengembalikan esensi zonasi meskipun harus membayarnya dengan harga pengunduran dirinya sebagai kepala sekolah. Ia menitipkan harapan bahwa zonasi adalah zonanya siapa saja yang memiliki hak untuk bersekolah. (dwi)

Sahari Nor Wakhid, Guru SMP Negeri 5 Sangatta Utara, Kutai Timur. Mulai menekuni dunia kepenulisan sejak tahun 2020. Telah menerbitkan 6 buku tunggal dan 29 antologi bersama. Buku paling mutakhirnya adalah Aku Sibuk dengan Kekafiranku (kumpulan cerpen 2024). Bisa dikontak melalui IG @saharienwe