Tutup Pintu bagi Pendukung Zionisme, Indonesia Tolak Kedatangan Israel Houghton dan Andrea Bocelli

KALTIMPOST.ID - Penolakan terhadap artis dunia yang dinilai mendukung Israel kembali menjadi perhatian di Indonesia. Kali ini, nama penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton, dan penyanyi tenor Andrea Bocelli menjadi sorotan setelah muncul sikap tegas pemerintah dan desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Persoalan ini berkaitan dengan sikap Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menentang penjajahan. Namun, langkah yang diambil terhadap kedua musisi tersebut berbeda. Pemerintah menyatakan tidak akan menerbitkan visa Israel Houghton, sedangkan MUI mendesak agar rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia dibatalkan.
Sorotan terhadap dua artis dunia tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kegiatan hiburan internasional, rekam jejak publik seorang musisi, dan sikap politik Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel.
Baca Juga: Komdigi Desak Roblox Tempatkan Bos di Indonesia, Ada Aturan yang Harus Dipatuhi
Israel Houghton
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak menerbitkan visa bagi Israel Houghton apabila penyanyi tersebut mengajukan permohonan untuk masuk ke Tanah Air. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menyoroti aktivitas dan rekam jejaknya yang dinilai menunjukkan dukungan terhadap Israel.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa nama Israel Houghton telah masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian. Status tersebut membuat permohonan visa yang diajukan oleh musisi itu tidak akan diterbitkan.
"Atas pertimbangan tersebut, Israel Houghton telah masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian. Dengan status tersebut, apabila Israel Houghton mengajukan visa untuk masuk ke Indonesia, permohonan visa yang bersangkutan tidak akan diterbitkan," kata Hendarsam, dilansir dari CNN, Minggu (11/10).
Keputusan tersebut juga melibatkan koordinasi lintas lembaga. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Koordinasi itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Senin (5/10), dilansir dari CNN, Minggu (11/10).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




