Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Samarinda Jadi Calon Percontohan Daerah Antikorupsi Khusus di Kalimantan Timur

Dwi Restu Amrullah
Penulis: Dwi Restu Amrullah❯
ANTIKORUPSI: Jajaran Pemkot Samarinda dipimpin Wali Kota Andi Harun (tengah) terkait observasi calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Ruang Mangkupalas Balai Kota Samarinda, Kamis (8/8).
ANTIKORUPSI: Jajaran Pemkot Samarinda dipimpin Wali Kota Andi Harun (tengah) terkait observasi calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Ruang Mangkupalas Balai Kota Samarinda, Kamis (8/8).

 


Advertisement

Secara khusus Samarinda dipilih sebagai kota percontohan dalam program antikorupsi. Langkah itu diambil guna meningkatkan transparansi dan integritas dalam pemerintahan setempat. 

 

SAMARINDA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Samarinda sebagai kota percontohan antikorupsi. KPK tengah observasi ke Kota Tepian, Kamis (8/8). Observasi digelar selama satu hari, bertempat di Ruang Mangkupalas Balai Kota Samarinda.

Advertisement

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Friesmount Wongso mengatakan, korupsi di Indonesia saat ini telah melibatkan 1.749 pelaku, dan 143 di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, di dalamnya terdapat gubernur, bupati, wali kota, pengacara, pejabat eselon 1-4, menteri, duta besar, jaksa dan lainnya.

Oleh karena itu, sebelum observasi lapangan, sosialisasi antikorupsi dilakukan karena korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi turut terjadi di daerah-daerah.

"Untuk di ketahui, observasi sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Samarinda dan Bontang untuk dijadikan sebagai kota percontohan antikorupsi di Kalimantan Timur," sebutnya.

PANTAU: Friesmount Wongso (batik biru) menyambangi MPP Samarinda sebagai tindak lanjut observasi calon percontohan kabupaten atau kota antikorupsi, didampingi Kepala DPMPTSP Samarinda Jusmaramdhana.
PANTAU: Friesmount Wongso (batik biru) menyambangi MPP Samarinda sebagai tindak lanjut observasi calon percontohan kabupaten atau kota antikorupsi, didampingi Kepala DPMPTSP Samarinda Jusmaramdhana.

Advertisement

Jika kedua kota dapat memenuhi enam komponen dan 19 indikator, maka kedua kota tersebut akan ditetapkan menjadi kota percontohan antikorupsi di Kaltim. “Kedua kota tersebut akan menjadi percontohan antikorupsi, diharapkan menjadi mercusuar atau penerang bagi kabupaten kota lainnya,” terangnya.

Enam poin yang akan menjadi komponen penilaian sebagai kriteria kota antikorupsi yakni tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta kearifan lokal.

Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Inspektorat Daerah Samarinda dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemkot menghadiri acara sosialisasi program percontohan kabupaten kota antikorupsi. Andi Harun optimistis Samarinda akan terpilih.

“Saya optimistis Samarinda menjadi salah satu daerah percontohan untuk Kalimantan Timur, jadi mohon doa dan dukungan kepada masyarakat Samarinda dan sekitarnya,” ujar Andi Harun.

Di akhir penyampaiannya, Andi Harun menyatakan apresiasi dan keseriusannya terhadap rencana KPK yang akan mengobservasi program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi di Kaltim. “Kami akan menutup semua celah korupsi melalui sistem yang sungguh-sungguh diterapkan dan berlaku untuk semua pihak, baik pejabat maupun staf,” pungkasnya. (adv/kh/dra)

Advertisement
Editor : Dwi Restu A
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Pembahasan KUA-PPAS Kaltim 2027: Sekdaprov Sri Wahyuni sebut TAPD tunggu kepastian TKD dari pusat dan tindak lanjuti catatan KPK

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

KPK soroti usulan pokir lintas dapil DPRD Kaltim dalam KUA-PPAS 2027. Banggar pimpinan Hasanuddin Mas'ud pertimbangkan tarik usulan ke dapil

Isu Mantan Penyidik KPK Ikut Terseret Sadap 3 Jenderal Polri, KPK Bereaksi Keras!

Isu Mantan Penyidik KPK Ikut Terseret Sadap 3 Jenderal Polri, KPK Bereaksi Keras!

Mantan penyidik KPK diduga terseret skandal penyadapan 3 jenderal Polri. Lembaga antirasuah langsung berikan respons tegas dan buka suara!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer