Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kantor Kemenag Balikpapan Sosialisasi KMA

S
Penulis: Sukri Sikki❯

 

SOSIALISASI: Kepala Kantor Kemenag Balikpapan Masrivani bersama peserta sosialisasi dan pemateri, Senin (14/10).   
SOSIALISASI: Kepala Kantor Kemenag Balikpapan Masrivani bersama peserta sosialisasi dan pemateri, Senin (14/10).  

 


Advertisement

 

BALIKPAPAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Balikpapan menggelar kegiatan pembinaan kepegawaian dan sosialisasi Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 332 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Kegamaan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Balikpapan, Senin (14/10).

Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Balikpapan Masrivani beserta jajarannya, dengan pemateri Plt Kasubag Tata Usaha Shaleh dan Penyuluh Ahli Pertama Ifda Kemala. Kegiatan tersebut diikuti 76 peserta. Terdiri dari kepala KUA, ASN, pejabat fungsional, kepala sekolah/madrasah, penyuluh agama, penghulu, dan sejawat lainnya.

Advertisement

Kegiatan tersebut membahas peran ASN Kementerian Agama dalam pelaksanaan sistem deteksi dini konflik sosial berdimensi agama dan surat edaran sekretaris jenderal Kementerian Agama mengenai aturan pakaian dinas harian ASN.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Balikpapan Masrivani mengatakan, sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan berguna untuk mengindentifikasi dan mencegah perluasan konflik sosial berdimensi keagamaan. Menurutnya, pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian, perkawinan beda agama merupakan sebagian dari sumber konflik sosial berdimensi keagamaan.

Ada empat asumsi dasar yang membentuk pemahaman tentang konflik sosial. Yaitu asumsi perbedaan budaya sebagai pemicu konflik, peran konteks budaya dalam memahami konflik, asumsi perbedaan indentitas etnis dan sosial, asumsi peran dinamika interaksi budaya.

Advertisement

Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Karena itu, Kemenag punya jajaran SDM yang terstruktur. Sehingga dirinya berharap mereka tidak terlena dengan fungsi pokoknya saja.

“Tetapi lebih dari itu selain mempunyai fungsi melayani masyarakat, juga bertindak untuk mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Tak kalah penting dapat mengarahkan agar generasi kita yang akan mendatang, sejak dini harus dibekali pendidikan.  Terutama pemahaman mengenai toleransi beragama di Indonesia,” pungkasnya. (pms/kri)

 

Tonywijaya2802@gmail.com

Advertisement
Editor : Sukri Sikki
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer