Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkumham Mantapkan Komitmen Zona Integritas 2025

A
Penulis: Ajie Chandra❯

Photo
Photo
KOMITMEN INTEGRITAS: Para pejabat tinggi Kemenkumham, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarief Hiariej, menghadiri Pencanangan Zona Integritas 2025 untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Dalam upaya mendorong birokrasi yang transparan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan pembangunan Zona Integritas 2025.

Acara tersebut berlangsung Selasa (7/1) dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi Kemenkumham, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarief Hiariej dan Sekretaris Jenderal Nico Afinta.

Pada kesempatan ini, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, termasuk Kepala Kanwil Kalimantan Timur, M. Ikmal Idrus, menandatangani komitmen bersama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan ini disertai dengan perjanjian kinerja untuk tahun 2025 sebagai bentuk keseriusan Kemenkumham dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Advertisement

Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting peluncuran transformasi digital Kemenkumham, yang bertujuan memperkuat efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Transformasi ini sejalan dengan program Satu Data Nasional yang menjadi fokus pemerintah.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Zona Integritas adalah landasan penting dalam reformasi birokrasi. “Transformasi digital adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan bebas korupsi. Ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ujarnya. Ikmal Idrus menyatakan kesiapan Kanwil Kalimantan Timur untuk mendukung pencanangan ini.

“Kami berkomitmen untuk terus menciptakan layanan yang unggul, responsif, dan berintegritas demi masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya.

Advertisement

Kegiatan ini tidak hanya menegaskan komitmen Kemenkumham untuk reformasi birokrasi, tetapi juga menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer