Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perketat Distribusi LPG 3 Kg agar Tepat Sasaran

A
Penulis: Ajie Chandra❯

Photo
Photo
KAWAL DISTRIBUSI: Manager Commrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun


Advertisement

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan bahwa pasokan LPG subsidi 3 Kg di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman dan tersedia di jalur distribusi resmi hingga ke pangkalan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepastian ini diberikan guna menghindari kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan gas subsidi.

Guna memastikan kelancaran distribusi, Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Langkah ini diambil untuk menjamin LPG 3 Kg tersalurkan tepat sasaran dan tetap dijual sesuai dengan HET yang berlaku.

Manager Commrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun mengatakan, sebagai bagian dari strategi optimalisasi distribusi, Pertamina kini menghadirkan sub pangkalan LPG yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 Kg.

Advertisement

“Sub pangkalan ini merupakan warung kelontong atau pengecer yang sebelumnya terdaftar di Merchant Apps Pertamina (MAP) dan kini resmi beralih menjadi sub pangkalan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap LPG subsidi dan memastikan penyaluran berjalan lancar,” katanya.

Hingga 10 Februari 2025, Pertamina telah menyalurkan 2.135 Metric Ton (MT) LPG 3 Kg dari kuota yang ditetapkan untuk Kota Balikpapan sebesar 2.209 MT. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi berjalan optimal dan stok dalam kondisi aman.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya. LPG subsidi 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sementara bagi masyarakat mampu dan pelaku usaha non-mikro disarankan beralih ke LPG nonsubsidi seperti Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg.

Advertisement

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Balikpapan, Christofel juga menyoroti masih adanya penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengimbau masyarakat yang mampu untuk beralih ke LPG non-subsidi demi menjaga keberlanjutan program subsidi yang tepat sasaran.

“Sampai saat ini, LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran. Banyak digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya mampu. Pemerintah harus benar-benar menghemat dan memastikan subsidi ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, seperti masyarakat miskin, petani, dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi pembatasan LPG subsidi. Menurutnya, pembatasan ini bukan semata untuk mempersulit, tetapi demi memastikan subsidi dinikmati oleh kelompok yang berhak.

 “Kita harus legowo, masyarakat yang mampu sebaiknya beralih ke LPG non-subsidi, seperti tabung 12 kg atau 5,5 kg. Ini demi keberlanjutan dan pemerataan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik pengecer yang menaikkan harga secara tidak wajar. Ia menegaskan pengecer seharusnya mengikuti harga yang ditetapkan oleh agen dan pangkalan agar tidak membebani masyarakat.

“Pengecer jangan seenaknya menaikkan harga karena hal ini bisa merugikan masyarakat. Pemerintah bersama Hiswana Migas akan terus memantau dan mengimbau para pengecer untuk lebih bijaksana dalam menetapkan harga,” tutupnya.

Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg, Pertamina menyediakan layanan informasi yang dapat diakses melalui tautan ptm.id/infolpg3kg atau menghubungi Pertamina Call Center 135. Dengan berbagai langkah optimalisasi ini, diharapkan distribusi LPG 3 Kg tetap terjaga dan tepat sasaran. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Antrean BBM Mengular di Kaltim, Komisi XII DPR RI Desak BPH Migas Evaluasi Kuota

Antrean BBM Mengular di Kaltim, Komisi XII DPR RI Desak BPH Migas Evaluasi Kuota

Antrean panjang BBM di Kaltim bukan lagi sekadar persoalan menunggu di SPBU. Di baliknya ada pertanyaan tentang pasokan, kuota,

LAPSUS: Antrean di Balikpapan Belum Usai, Hiswana Migas Usul Semua SPBU Seharusnya Jual Pertalite

LAPSUS: Antrean di Balikpapan Belum Usai, Hiswana Migas Usul Semua SPBU Seharusnya Jual Pertalite

Hiswana Migas menilai tambahan lima SPBU belum cukup mengurai antrean Pertalite. Seluruh SPBU Balikpapan diusulkan kembali menjual.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer