Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Finalisasi Tata Tertib DPRD Balikpapan Periode 2024-2029

A
Penulis: Ajie Chandra❯

Photo
Photo
SEGERA DISAHKAN: Ketua Pansus Tata Tertib, Nelly Turuallo menyampaikan hasil review pembentukan tata tertib untuk periode 2024-2029. Foto lainnya, wakil rakyat menyimak paparan review tatib dalam rapat kerja Pansus Raperda Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- DPRD Kota Balikpapan tengah merampungkan pembentukan tata tertib untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, tim panitia khusus (pansus) telah dibentuk untuk melakukan review dan penyempurnaan tata tertib yang ada.

Ketua Pansus Tata Tertib, Nelly Turuallo, menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari konsolidasi, konsultasi, hingga sosialisasi.

Selain itu, pansus juga mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkaya referensi dan memastikan kesesuaian regulasi.

Advertisement

"Kami juga melakukan studi banding ke DPRD DKI Jakarta dan DPRD Surabaya untuk mendapatkan perspektif tambahan dalam penyusunan tata tertib ini," ujar Nelly pada Senin, 3 Maret 2025.

Tahapan berikutnya setelah review adalah finalisasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Pansus juga akan melakukan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18.

"Setelah itu, kami akan melakukan sosialisasi kepada anggota DPRD lainnya sebelum tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM perwakilan Kalimantan Timur," tambahnya.

Advertisement

Setelah harmonisasi selesai, DPRD Kota Balikpapan akan menggelar Rapat Paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan untuk periode 2024-2029 hingga akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Menurut Nelly, seluruh fraksi telah dilibatkan dalam penyusunan tata tertib ini.

Dalam tata tertib yang baru, terdapat beberapa perubahan dari aturan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan legislatif saat ini. "Perubahan ini tentu diperlukan karena adanya perbedaan tantangan dan kondisi dibanding periode sebelumnya," ungkapnya.

Sebelumnya, rapat kerja Pansus Raperda Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan telah dilaksanakan pada 25-26 Februari 2025. Rapat ini turut melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan secara lebih optimal. Dengan tata tertib yang diperbarui, diharapkan kebijakan dan program kerja DPRD dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Diawasi BPK, Parpol di Balikpapan Wajib Setor Laporan Dana Hibah Maksimal Januari 2027

Bakesbangpol Balikpapan mewajibkan parpol menyerahkan laporan dana hibah paling lambat 15 Januari 2027. Simak ketentuan pengawasan BPK.

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 Defisit Rp 566 Miliar, DPRD Soroti Belanja Rutin yang Capai 76,86 Persen

RAPBD Balikpapan 2027 dirancang defisit Rp 566,16 miliar. DPRD soroti dominasi belanja operasi 76,86 persen dan turunnya transfer pusat.

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir   

Minim Kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna, DPRD Minta Minimal 80 Persen Hadir  

DPRD Kota Balikpapan menyoroti tajam ketidakhadiran para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer