KALTIMPOST.ID, Bangkok — Regulasi dan implementasi dinilai sebagai dua hal yang berbeda dalam praktik industri. Hal itu disampaikan Zanipar SA Siadari, Head of Product Marketing Visual Instrument and Corporate Product Epson Indonesia di sela acara Epson Media Gathering di Bangkok, Thailand.
Menurutnya, perencanaan di atas kertas kerap tidak sepenuhnya sama dengan realisasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembuat regulasi bukanlah pihak yang menjalankan kebijakan tersebut.
“Regulasi dan implementasi adalah hal yang berbeda. Rencana dan aktual juga berbeda,” ujar Zanipar kepada Kaltim Post, Jum'at (13/02/2026).
Ia menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Prosedur Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Aturan terbaru ini mengatur skema perhitungan dan ambang batas nilai TKDN bagi produk yang ingin masuk pengadaan pemerintah.
Baca Juga: Dukung Vespa Berpandir 2.0, Pertamina Patra Niaga Kalimantan Perkuat Engagement Komunitas Otomotif
Sebagai bukti nyata kontribusi Epson terhadap perekonomian nasional, Epson kini tercatat sebagai salah satu pemilik sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terbanyak di kategorinya. Hingga saat ini, sebanyak 60 produk Epson telah resmi memperoleh sertifikasi dan memenuhi standar produksi dalam negeri.
Merujuk regulasi pemerintah, produk yang mampu memenuhi nilai maksimal sertifikasi TKDN hingga 40 persen akan memiliki peluang kerja sama lebih besar. Produk tersebut secara kebijakan akan diprioritaskan dalam proses pengadaan.
“Secara peraturan, begitu mencapai 40 persen akan diprioritaskan. Tetapi dalam pelaksanaannya, instansi yang menentukan,” jelasnya.
Zanipar menilai, kepastian regulasi tetap menjadi fondasi penting bagi pelaku industri. Namun dinamika di tingkat implementasi perlu dicermati secara strategis.
Memasuki 2026, ia melihat tantangan makroekonomi bukan alasan untuk berhenti bertumbuh. Setiap pelaku usaha, kata dia, harus tetap berjuang untuk bertahan dan berkembang.
“Apapun kondisi makronya kita harus tetap berjuang. Semua orang harus survive,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaku industri juga perlu memahami arah kebijakan pemerintah. Saat ini terdapat delapan program prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan.
Menurutnya, setiap program harus dianalisis secara mendalam untuk melihat dampaknya terhadap sektor teknologi dan solusi visual. “Dari delapan program itu, kita harus bedah dampaknya ke mana dan apakah ada ujungnya ke bisnis kita,” katanya.
Untuk pengadaan barang pemerintah pada 2026, Epson memperkirakan segmen proyektor cenderung stabil.
Kendati demikian, pasar korporasi dinilai masih menunjukkan pertumbuhan positif. Kebutuhan solusi display semakin beragam dan tidak lagi terbatas pada ruang rapat.
Zanipar menjelaskan bahwa penggunaan proyektor kini meluas ke berbagai ruang non-meeting. Perangkat tersebut banyak digunakan di area hiburan dan ruang publik lainnya.
Baca Juga: PT Kilang Pertamina Balikpapan Perkuat Inklusivitas, Latih Difabel Kuasai Administrasi Perkantoran
“Kalau bicara display sekarang ada proyektor, headpanel, dan LED. Tapi proyektor justru makin meluas penggunaannya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan pelanggan. Dari beragam lini produk yang dimiliki, perusahaan harus mampu memberikan rekomendasi yang tepat sasaran.
“Kita harus memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang menjadi kunci,” pungkas Zanipar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
