
SAMARINDA — Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kelompok 1 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2026 menyoroti tiga persoalan utama dalam pelaksanaan program tersebut, yakni efisiensi anggaran, akurasi data penerima manfaat, serta keamanan pangan.
Evaluasi itu dibahas dalam kegiatan PKP Angkatan III Tahun 2026 di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1/9).
Kelompok 1 menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan. Program tersebut juga harus mampu memastikan makanan memenuhi standar gizi, tepat sasaran, didistribusikan secara efisien, serta aman dikonsumsi.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan dalam evaluasi tersebut, penyerapan anggaran MBG hingga akhir Agustus mencapai Rp117 triliun. Pelaksanaan program ditopang puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Besarnya cakupan program dinilai membuat kebutuhan pengawasan semakin penting. Kesalahan dalam proses produksi maupun distribusi berpotensi berdampak luas apabila tidak segera ditangani," ujar Muhammad Fauzan AMd SAB MM, selaku ketua kelompok I.
Evaluasi juga mencatat adanya perluasan perhatian MBG kepada kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan yang menjadi salah satu fase penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.
EFISIENSI ANGGARAN
Dari sisi fiskal, evaluasi Kelompok 1 mencatat pagu awal BGN sebesar Rp268 triliun kemudian diefisiensikan menjadi Rp229 triliun.
Efisiensi tersebut diarahkan pada pengetatan rantai pasok, peningkatan efisiensi produksi, serta pengurangan biaya perantara dalam pengadaan bahan baku lokal.
"Kelompok 1 menilai pengadaan bahan pangan dari produsen lokal juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil, serta penyedia jasa distribusi dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG," imbuh Muhammad Fauzan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

