Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penataan Bisnis Pertamina, SP Mathilda Nilai PDSI Tetap Strategis

A
Penulis: Ajie Chandra❯
i

Advertisement

SUARA PEKERJA: SP Mathilda-FSPPB menyatakan menolak tegas dan menuntut pembatalan rencana streamlining PDSI ke dalam PT Elnusa Tbk.  

BALIKPAPAN - Rencana PT Pertamina (Persero) melakukan streamlining atau penyederhanaan struktur anak usaha kembali mendapat sorotan dari pekerja. Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengubah pola pengelolaan bisnis drilling yang selama ini berada di bawah Pertamina.

Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB, Sugirianto, menilai rencana tersebut bukan sekadar persoalan restrukturisasi atau efisiensi bisnis.

Advertisement

Menurutnya, penggabungan PDSI ke dalam perusahaan terbuka menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni keberlanjutan kendali negara terhadap aset dan kemampuan strategis di sektor hulu migas. "Saat ini kita dihadapkan pada rencana streamlining atau perampingan struktur anak usaha Pertamina. Salah satu yang sangat mencolok dan berbahaya adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk," kata Sugirianto, Senin (14/9/2026) di Kantor SP Mathilda di Kawasan Panorama Balikpapan.

Pria yang akrab disapa Giri ini menegaskan, pekerja pada prinsipnya tidak menolak upaya Pertamina melakukan efisiensi maupun menyederhanakan struktur perusahaan. Pemangkasan fungsi yang tumpang tindih dan penghindaran biaya yang tidak produktif dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat perusahaan.

Namun, menurut Giri, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan penguasaan negara atas kemampuan strategis di sektor energi. "Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan kertas merenggut kendali negara," tegasnya.

Advertisement

SP Mathilda-FSPPB menilai engineering, teknologi dan drilling atau pengeboran merupakan bagian penting dari kemampuan inti Pertamina di sektor hulu migas. Karena itu, kemampuan tersebut dinilai tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai struktur bisnis yang bisa disederhanakan tanpa mempertimbangkan aspek strategis dan kepentingan jangka panjang negara. "Engineering, teknologi dan drilling adalah kunci utama, kemampuan inti, kedaulatan kita di hulu migas. Kemampuan strategis ini bukanlah pemborosan yang bisa dipangkas sembarangan," ujar Giri.

Menurutnya, rencana memasukkan PDSI ke dalam Elnusa Tbk juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memegang kendali terhadap bisnis strategis tersebut setelah restrukturisasi dilakukan.

Pertanyaan tersebut, kata dia, bukan sekadar mengenai jumlah anak usaha Pertamina yang akan digabungkan maupun besaran saham publik Elnusa saat ini. "Pertanyaan kita sangat jelas: setelah dirampingkan, setelah dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Siapa yang menentukan arah strategisnya kelak? Negara atau pemilik modal saham publik?" katanya.

Atas dasar tersebut, SP Mathilda-FSPPB menyatakan menolak dengan tegas dan menuntut pembatalan rencana streamlining PDSI ke dalam Elnusa Tbk.

Serikat pekerja juga meminta manajemen Pertamina memberikan batas yang jelas mengenai aset dan kemampuan operasional yang dianggap strategis bagi negara.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer