UM dan Bawaslu Balikpapan Jalin Kerjasama, Libatkan Mahasiswa Awasi Pemilu

BALIKPAPAN- Universitas Mulia (UM) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan menjalin kerja sama untuk memperkuat pendidikan hukum kepemiluan dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan sosialisasi pengawasan pemilih pemula bertema “Kedaulatan Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif” di Gedung Fakultas Teknik Universitas Mulia.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulia, Budiarsih SH MHum PhD mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab demokrasi generasi muda. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mempelajari demokrasi melalui teori di ruang kuliah, tetapi juga perlu memahami praktik penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dari lembaga yang berwenang.

“Mahasiswa bukan sekadar pengguna hak pilih, tetapi juga bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kejujuran, keadilan, serta integritas proses demokrasi,” ujarnya.

Budiarsih menjelaskan, kerja sama Universitas Mulia, khususnya Fakultas Hukum, dengan Bawaslu Kota Balikpapan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ruang lingkup yang direncanakan mencakup pendidikan hukum kepemiluan, sosialisasi pengawasan partisipatif, penelitian mengenai persoalan hukum pemilu, serta pengembangan kapasitas mahasiswa dan dosen. Kedua lembaga juga membuka peluang kegiatan berupa kuliah umum, diskusi kelompok terarah, seminar, penelitian bersama, magang mahasiswa, dan penyusunan kajian akademik sesuai kebutuhan masing-masing.

Pelaksanaan kerja sama tersebut selanjutnya diarahkan untuk dijabarkan melalui Memorandum of Agreement(MoA) dan Implementation Arrangement(IA), sehingga kegiatan memiliki dasar pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan luaran yang jelas.

“Kami memandang bahwa keberhasilan kerja sama bukan terletak pada jumlah dokumen MoU atau MoA yang ditandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dihasilkan bagi mahasiswa, kedua lembaga, dan masyarakat,” kata Budiarsih.

Dari sisi pengawasan, Ahmadi Azis SSos MH, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas) Bawaslu Kota Balikpapan menjelaskan bahwa pelibatan mahasiswa diperlukan untuk memperluas pendidikan pengawasan pemilu di masyarakat. Ia menyebut keterbatasan personel, khususnya di tingkat bawah, sebagai salah satu alasan pentingnya pengawasan partisipatif.

Menurut Ahmadi Azis, mahasiswa dapat berperan menyampaikan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya serta membantu menginformasikan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Ia juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengawasan di lapangan, yakni kultur masyarakat yang masih permisif terhadap politik uang, ketakutan untuk menjadi saksi akibat tekanan sosial, serta penyebaran hoaks di media sosial yang berlangsung cepat.