Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Haemusri, unsur Forkopimda, perwakilan DPRD Kota Balikpapan, serta Ketua TP PKK Kota Balikpapan Nurlena Rahmad Mas'ud.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri, mengungkapkan bahwa pembangunan TPS ini merupakan respons cepat pemerintah pasca-kebakaran yang menghanguskan sekitar 250 petak kios di Blok A, B, F, dan H pada 31 Juli 2026 silam. Pemerintah Kota Balikpapan bergerak sigap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota terkait status tanggap darurat bencana kebakaran pada 3 Agustus 2026.
"Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pemeliharaan TPS ini mencapai Rp3,3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun 97 petak kios TPS, pemeliharaan gedung utama sebanyak 22 pengerjaan, serta perbaikan sarana prasarana penunjang," jelas Haemusri. Proyek yang dimulai sejak 4 Agustus 2026 ini berhasil rampung lebih cepat dari target kontrak, yakni pada 22 Oktober 2026.
Rahmad Mas’ud menjelaskan bahwa bangunan TPS ini merupakan penanganan darurat jangka pendek sembari pemerintah menyusun rencana renovasi pasar permanen secara matang ke depannya. Pemkot Balikpapan berkomitmen merombak pasar tradisional ini agar nantinya menjadi pasar modern yang bersih, aman, dan nyaman, serupa dengan kesuksesan penataan Pasar Klandasan serta rencana peremajaan Pasar Kampung Baru.
"Ya, mudah-mudahan ini sementara. Kedepannya kita lihat situasi anggaran yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan untuk melakukan renovasi total agar pasar ini representatif, nyaman, dan aman bagi pengunjung. Kita harus lihat kapasitas keuangan daerah juga. Namun, mudah-mudahan proyek renovasi besar ini bisa terwujud sebelum masa jabatan saya berakhir di periode ini," ungkap Rahmad.
Terkait ketertiban di area komersial yang baru ini, Walikota mengapresiasi sekaligus memberikan peringatan keras berdasarkan surat pernyataan komitmen yang telah disepakati oleh para pedagang. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya pelonggaran aturan terkait batas ruang dagang.
"Dengan komitmen yang telah dibuat melalui pernyataan tadi, pedagang wajib menjaga tempat ini dan tidak melewati batas yang ditentukan. Jangan ada lagi yang memasang meja tambahan di luar batas kios. Jika melanggar, mereka sudah buat pernyataan, berarti akan ada sanksi tegas yang diberikan. Bukan lagi sekadar teguran, melainkan langsung sanksi," tegas Rahmad secara lugas.
Selain masalah lapak, pengelolaan eksternal pasar seperti perparkiran turut dibenahi demi mengurai kesemrawutan. Haemusri menerangkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tata kelola retribusi parkir kini berada sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Dinas Perdagangan pun segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun strategi kebijakan parkir yang rapi, di mana regulasi ini nantinya akan diadopsi secara serentak di seluruh pasar tradisional se-Kota Balikpapan.
Melalui sinergi komitmen ketertiban dari para pedagang serta dukungan relaksasi fasilitas dari Pemerintah Kota Balikpapan, TPS Pasar Sepinggan ini diharapkan mampu menjadi pemantik utama pemulihan ekonomi lokal. Peresmian ini menjadi babak baru bagi ekosistem pasar tradisional Balikpapan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan perputaran modal, tetapi juga mulai mengedepankan standardisasi kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat kota. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
