KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Yusri menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penertiban kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan protokol.
Keberadaan kabel yang tidak tertata dinilai tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga bertolak belakang dengan visi Balikpapan sebagai kota asri dan modern.
Yusri mengungkapkan, persoalan kabel udara bahkan menjadi salah satu perhatian Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya menghadirkan tata kota yang rapi, nyaman dipandang, dan mencerminkan karakter kota yang tertata baik.
“Pak Prabowo menginginkan kota yang asri. Asri itu enak dipandang dan nyaman dilihat. Salah satu kendala Balikpapan saat ini adalah kabel-kabel yang semrawut,” ujar Yusri, Rabu (4/2).
Menurutnya, penataan kabel dengan memindahkan seluruh jaringan utilitas ke bawah tanah telah masuk dalam rencana kerja Komisi III DPRD Balikpapan. Langkah ini dinilai sejalan dengan program Pemerintah Kota Balikpapan yang tengah mendorong konsep smart city, di mana penataan infrastruktur menjadi salah satu elemen utama.
“Balikpapan sudah dicanangkan sebagai smart city. Jangan sampai keindahan dan estetika kota justru terganggu oleh kabel yang tidak tertata,” katanya.
Yusri menegaskan, DPRD mendorong agar ke depan tidak ada lagi kabel udara, khususnya di jalan-jalan utama dan kawasan strategis kota. Seluruh jaringan diharapkan dapat ditanam di bawah tanah guna menjaga keindahan visual sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Kita ingin Balikpapan bebas kabel udara. Kalau kita lihat jalan penuh kabel, tentu tidak nyaman. Itu jelas mengganggu estetika kota,” tegasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ke depan, pelaksanaan penataan kabel akan menjadi tanggung jawab Dinas PU bersama perangkat daerah terkait.
Meski demikian, Yusri mengakui bahwa realisasi program ini masih menghadapi kendala anggaran. Penertiban kabel bawah tanah yang semula direncanakan mulai berjalan pada 2026 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
“Soal anggaran tentu tidak bisa dipaksakan. Kita harus memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Namun, penataan kabel ini tetap menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Yusri berharap, dengan dukungan regulasi yang jelas serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, penertiban kabel semrawut di Balikpapan dapat segera terwujud. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat citra Balikpapan sebagai kota yang rapi, asri, dan nyaman, sekaligus mendukung arah pembangunan kota berkelanjutan ke depan. (*)
Editor : Ismet Rifani