JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran pengadaan logistik untuk Pemilu 2024. Yakni, mencapai 42,76 persen dari pagu anggaran Rp 527,8 miliar. Efisiensi anggaran itu merupakan hasil konsolidasi tim gabungan LKPP, KPU, dan penyedia barang/jasa.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan, konsolidasi pengadaan barang/jasa logistik Pemilu 2024 mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam konsolidasi itu, LKPP dan KPU melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

’’Ada Rp 225,7 miliar yang berhasil kita efisiensi,’’ kata Hendi, sapaan Hendrar Prihadi, seusai penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I dengan KPU di kantor LKPP (18/9).

Hendi menyebutkan, efisiensi itu berhasil dilakukan setelah pihaknya meminta calon penyedia barang/jasa menurunkan harga penawaran. Mantan wali kota Semarang itu menambahkan, selain prinsip kehati-hatian, dalam pengadaan logistik pemilu ini pihaknya juga mengedepankan transparansi, proproduk dalam negeri, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). ’’Kami meyakini, pemilu yang diadakan pada 14 Februari 2024 itu akan mampu meningkatkan ekonomi bangsa,’’ ujarnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, pengadaan logistik pemilu tahap pertama itu mencakup kebutuhan alat kelengkapan penghitungan dan pemungutan suara. Di antaranya, kotak suara sebanyak 4.164.552 unit, bilik suara 3.280.644 unit, tinta 1.640.322 botol per 40 mililiter, segel plastik 24.364.423 buah, dan segel 93.850.362 keping.

Hasyim mengungkapkan, pemenuhan logistik itu sekaligus memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, pihaknya menyebut sebagian logistik itu sudah tersedia dan siap digunakan. ’’Nanti kami lanjutkan dengan (pengadaan logistik Pemilu 2024, Red) tahap kedua. Salah satunya surat suara,’’ ucapnya.

Hasyim menambahkan, koordinasi dengan LKPP terkait pengadaan logistik pemilu dilakukan sejak awal. Pada proses perencanaan, pihaknya mengidentifikasi kebutuhan logistik untuk kegiatan pemilu. Mulai dari identifikasi jumlah, volume, waktu, hingga ketersediaan anggaran. ’’Itu kami jadikan dasar untuk membuat berbagai macam penghitungan dalam konteks pengadaan logistik pemilu,’’ imbuh mantan anggota KPU Jawa Tengah tersebut. (tyo/c18/hud)