Warga Protes, Satpol PP Jaga Patok Lahan Sengketa? Rakhmadi: Ada Kerja Sama Pengamanan Obvitnas
KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Persoalan pembatalan sertifikat hak milik (SHM) terhadap 52 bidang tanah yang ditempati oleh warga di Desa Girimukti, Kelurahan Petung, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) belum saja rampung. Kini, muncul dugaan persoalan baru.
Sejumlah warga di tempat itu mengatakan, melihat kehadiran sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU yang tampak melihat patok-patok lahan yang selama ini menjadi dasar sengketa antara warga dengan PT Pertamina (Persero) Refenery Unit (RU) V Balikpapan.
“Kami menyaksikan ada beberapa personel anggota Satpol PP PPU yang berada di sekitar patok-patok lahan milik warga. Ada apa mereka ada di sana? Hal ini yang mengundang pertanyaan kami. Jelas, kami protes,” kata Yus, salah satu warga yang menempati lahan di Desa Girimukti, kepada Kaltim Post, baru-baru ini.
Dia bersama sejumlah warga lainnya mengatakan patut mempertanyakannya dan protes menyusul persoalan lahan tersebut hingga kini belum rampung, setelah Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (Kantah/BPN) PPU membatalkan 52 bidang SHM itu atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda No. 8/G/2021/PTUN.SMD tertanggal 29 Juli 2021, tindak lanjut perkara sengketa antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan yang merasa memiliki lahan tersebut versus Kantah/BPN PPU.
Yus mengatakan, seharusnya Satpol PP PPU yang merupakan unsur dari pemerintah daerah memfungsikan kesatuannya membela kepentingan warga, bukan terkesan membela pihak perusahaan. Sejauh ini, kata dia, warga merasa memiliki lahan tersebut setelah terbit SHM, meski pada 2021 dibatalkan yang disebutnya sebagai pembatalan sepihak.
“Kami mengurus legalitas melalui prosedur berlaku, hingga sampailah terbit SHM. Artinya, lahan yang kami tempati adalah sah dasar hukumnya,” kata Yus.
Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Satpol PP PPU, Rakhmadi, saat dihubungi media ini, Minggu (24/11) menjelaskan, kehadiran anggotanya di lokasi, seperti disampaikan warga itu, karena ada kerja sama. “Ya, ada kerja sama pengamanan aset dengan pihak Pertamina terkait objek vital nasional (Obvitnas),” kata Rakhmadi.
“Sebagai contoh jalur pipa di Penajam kalau ada membangun atau menggunakan lahan tanpa izin dari pihak Pertamina, maka, Satpol PP segera ambil tindakan penertiban. Adanya pergeseran patok oleh warga, dan lain-lain,” tambahnya.
Saat disinggung apakah ini hanya berlaku untuk di Girimukti saja, Rakhmadi menegaskan, semua wilayah yang ada laporan dari Pertamina, Satpol PP turun dengan tim terpadu.
Mengenai lahan ini, Area Manager Communication, Relation dan CSR PT Pertamina RU V Balikpapan---kala itu, Ely Chandra Perangin-Angin kepada media ini menjelaskan, saat melakukan sertifikasi di atas lahan yang dikuasai warga desa dan kelurahan itu, Pertamina sudah memiliki alas hak yang ditunjukkan kepada BPN, proses dan peta, dan dari hasil peninjauan di lapangan, ada masyarakat yang membuat sertifikat di atas tanah Pertamina.
Dikatakannya, setelah melalui persidangan, pengadilan mengabulkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pertamina.
Sedangkan, Kepala Kantah/BPN PPU yang menangani kala itu Ade Chandra Wijaya mengatakan, SHM batal karena putusan pengadilan tata usaha negara sampai tingkat kasasi. Pengumuman pembatalan SHM melalui media massa tertanggal 28 Desember 2022.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
