Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi PDIP Sebut Program Gratispol Ingkar Janji: Mahasiswa Masih Bayar Selisih UKT!

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Yonavia saat menyerahkan laporan hasil reses fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim. (Ist)
Yonavia saat menyerahkan laporan hasil reses fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim. (Ist)


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Paripurna DPRD Kaltim pada 23 Februari 2026, tak sekadar jadi ruang dewan menyampaikan laporan hasil reses. Rapat istimewa itu juga jadi wadah para legislator mengevaluasi atas setahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di Tanah Etam.

Gratispol, program unggulan Rudy-Seno jadi yang paling disorot. Seperti Fraksi PDI Perjuangan yang menyebut dalam laporan resesnya, ada gap antara klaim kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Khususnya berbelitnya birokrasi dalam skema Gratis Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Administrasi dan teknisnya rumit, verifikasi lambat. Ditambah praktinya tak sepenuhnya gratis karena ada batas yang diatur, yang memicu beban ganda bagi kampus-kampus yang bekerja sama," ucap Yonavia ketika membaca laporan reses Fraksi PDI Perjuangan.

Advertisement

Baca Juga: Menakar Muruah Regulasi Gratispol 

Dalam praktiknya, skema Gratis UKT hanya mampu menanggung sebesar Rp5 juta per semesternya. Alhasil, mahasiswa yang biaya UKT-nya lebih dari itu masih harus menambal kekurangan. Lalu, membatasi usia dan jenis kelas yang bisa ditanggung program tersebut.

"Sehingga tak bisa dikatakan gratis dan ini jelas mengingkari janji kampanye kepala daerah," lanjut legislator yang mewakili Kutai Barat dan Mahakam Ulu di tingkat provinsi itu.

Advertisement

Partai banteng di Kaltim itu juga menyoroti langkah Pemprov yang melempem hanya karena masalah administratif untuk membantu para petani menghadirkan swasembada di Kaltim. Regulasi pusat yang menarik kewenangan itu memang membuat daerah tak lagi bisa mengerahkan anggaran untuk memodernisasi peralatan pertanian.

Namun hal itu bukan alasan untuk bersikap pasif. "Belajar dari Provinsi Sulawesi Selatan, alsintan bisa tetap diberikan kepada para petani. Caranya, Pemprov setempat intens berkomunikasi agar dana dari pusat bisa mengguyur daerahnya," katanya. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polemik Seragam Gratispol Rp 65 Miliar: Mahasiswa Desak Transparansi, Disdikbud Kaltim Buka Suara

Polemik Seragam Gratispol Rp 65 Miliar: Mahasiswa Desak Transparansi, Disdikbud Kaltim Buka Suara

Proyek Seragam Gratispol 2026 Kaltim Rp65 M didemo mahasiswa. Disdikbud beberkan jaminan kualitas & kapasitas konveksi lokal.

Beasiswa Gratispol Kaltim Tembus Rp 1,3 Triliun, Kemendiktisaintek: Jadi Teladan Nasional

Beasiswa Gratispol Kaltim Tembus Rp 1,3 Triliun, Kemendiktisaintek: Jadi Teladan Nasional

Kemendiktisaintek mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim yang gelontorkan Rp 1,3 triliun untuk program Gratispol Pendidikan Tinggi.

Gratispol Jangan Bebani APBD Kaltim, DPRD Dorong CSR hingga BUMD Jadi Sumber Pembiayaan

Gratispol Jangan Bebani APBD Kaltim, DPRD Dorong CSR hingga BUMD Jadi Sumber Pembiayaan

DPRD Kaltim meminta pembiayaan Gratispol tak mengganggu mandatory spending pendidikan 20 persen dan mendorong sumber dana alternatif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer