Dalam penjelasannya, Hasanuddin menyebut bahwa Bankeu akan turun drastis dari sebelumnya Rp1,9 triliun menjadi hanya sekitar Rp250 miliar.
“Pasti yang paling besar nanti di Bankeu ya. Bantuan keuangan dari Rp1,9 triliun itu menjadi sekitar Rp250 miliar,” tegasnya, Senin (17/11/2025).
Pemotongan ini dipastikan akan terasa pada sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Menurutnya, penyesuaian ini tidak dapat dihindari karena pengurangan anggaran dari pusat yang sangat signifikan.
“Ada pengurangan hampir 71% untuk dana transfer, sehingga ada kurang 6,135 triliun,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemprov dan DPRD harus menata ulang belanja prioritas. Tak hanya Bankeu, beberapa SKPD juga akan mengalami penyesuaian alokasi anggaran.
“Nanti SKPD, nanti kita proporsional. Beberapa SKPD termasuk wakil akan dikecilkan,” ujar Hasanuddin.
Pemangkasan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa program mandatori atau wajib tidak akan dipangkas demi menjaga pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau yang mandatori, enggak,” ujarnya menegaskan.
Program wajib seperti pendidikan dasar dan layanan kesehatan akan tetap berjalan. Dalam kondisi anggaran yang tertekan, Hasanuddin meminta kabupaten/kota memahami situasi sehingga dapat mengatur ulang skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, pemotongan dana transfer ini bukan hanya terjadi di Kaltim tetapi dialami seluruh provinsi di Indonesia.
Namun ia memastikan bahwa DPRD dan pemprov akan tetap berupaya menyusun APBD yang produktif dan berdampak, meskipun ruang fiskal pada tahun depan akan jauh lebih terbatas.(Adv/DPRDKaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
