Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hadapi Pemotongan Anggaran, Syarifatul Dorong Efisiensi dan Penguatan PAD Daerah

U
Penulis: Uways Alqadrie❯

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syarifatul Sya’diah.(yhon)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syarifatul Sya’diah.(yhon)
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) di lingkungan pemerintah daerah kembali menjadi isu utama dalam pembahasan anggaran di Kaltim. 


Advertisement

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, meminta pemerintah daerah untuk lebih cerdas dalam menyikapi pengurangan anggaran tersebut melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumber pemasukan asli daerah.

Dalam rapat pembahasan anggaran, Syarifatul menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya bergantung pada bantuan provinsi. Menurutnya, daerah harus aktif menggali potensi pemasukan. 

“Daerah-daerah yang terkait dengan adanya pemotongan TKD ini harus tetap berupaya untuk bagaimana meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang lain,” tegasnya, Senin (17/11/2025).

Advertisement

Ia menilai bahwa selama ini masih banyak pemborosan anggaran yang bisa ditekan. Mulai dari kegiatan seremonial hingga pengadaan alat tulis kantor yang dianggap tidak terlalu mendesak. 

“Harus melakukan efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau aksesoris ATK dan lain sebagainya itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung pentingnya inovasi baru dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Inovasi hal-hal yang baru itu penting untuk mendongkrak PAD,” jelasnya. 

Advertisement

Menurutnya, daerah tidak boleh stagnan dan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Syarifatul mengingatkan bahwa penurunan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pelayanan publik. 

Pemerintah daerah justru harus lebih kreatif agar kegiatan pembangunan tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa keberanian mengambil langkah efisien merupakan bagian dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Ia juga meminta agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi internal terkait program-program yang tidak efektif. 

Anggaran harus dialihkan hanya pada kegiatan prioritas. Dengan begitu, pemotongan TKD tidak akan berdampak signifikan pada jalannya pemerintahan.

Menurut Syarifatul, bila efisiensi dan optimalisasi PAD dilakukan bersamaan, maka daerah tetap dapat menjalankan pembangunan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat di sektor-sektor strategis.(Adv/DPRDKaltim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dijanjikan Cair Oktober, TPP Rp 176 Miliar Ribuan Nakes RSUD AWS dan Kanujoso Masih Menggantung

Dijanjikan Cair Oktober, TPP Rp 176 Miliar Ribuan Nakes RSUD AWS dan Kanujoso Masih Menggantung

TPP Rp176 miliar untuk ribuan nakes RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Balikpapan belum cair. Dinkes Kaltim kejar administrasi ke BPKAD

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Susun KUA-PPAS Kaltim 2027, TAPD Masih Tunggu Kepastian Transfer ke Daerah dan Catatan KPK

Pembahasan KUA-PPAS Kaltim 2027: Sekdaprov Sri Wahyuni sebut TAPD tunggu kepastian TKD dari pusat dan tindak lanjuti catatan KPK

Baru Pertama Ikut Porwada Kaltim, Wartawan Kaltim Post Bareng Pasangannya Langsung Sabet Medali Emas

Baru Pertama Ikut Porwada Kaltim, Wartawan Kaltim Post Bareng Pasangannya Langsung Sabet Medali Emas

Anggi Praditha dan Maya Sari raih emas bulu tangkis ganda putri PORWADA IV Kaltim 2026. Dua wartawan Balikpapan juara pada debut perdana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer