Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Infrastruktur dan Gratispol Jadi Sorotan Utama Reses DPRD Kaltim 2025

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Paripurna laporan hasil reses DPRD Kaltim, Senin (1/12/2025). (Bayu/KP)
Paripurna laporan hasil reses DPRD Kaltim, Senin (1/12/2025). (Bayu/KP)


Advertisement

KALTIMPOST.ID, Persoalan infrastruktur, lalu ambigunya teknis pelaksanaan program Gratispol kembali menyeruak dari meja DPRD Kaltim. Dua masalah itu menjadi suara yang paling kencang diterima para wakil rakyat selama reses sepanjang 24-31 Oktober 2025.

Keluhan warga seantero Kaltim itu terhimpun dalam laporan tujuh fraksi di DPRD Kaltim, yang dibacakan dalam paripurna. Laporan Fraksi Golkar dibacakan Sayid Muziburrachman. Dalam sidang istimewa itu, dia menyebut suara masyarakat soal infrastruktur yang layak menyeruak merata di tiap kabupaten/kota se-Kaltim.

“Dari semenisasi jalan, perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan di ruas jalan yang rawan longsor, hingga gorong-gorong untuk mengatasi banjir,” katanya menyampaikan laporan reses fraksi beringin.

Advertisement

Air bersih yang belum dirasakan semua warga, juga jadi keluhan yang disalurkan warga ke para dewan. Di sejumlah kawasan, lanjut dia, airnya keruh dan jaringan sekunder air belum merambah ke pelosok. “Sementara di daerah 3T. warga meminta perluasan jaringan internet untuk memperlancar komunikasi,” terangnya.

Laporan berlanjut ke Fraksi Demokrat-PPP, yang dibacakan Agus Aras. Legislator yang mewakili Bontang, Kutai Timur, dan Berau di tingkat provinsi itu menyebut, Gratispol belum punya teknis yang jelas di daerah.

Terutama untuk pendidikan dan kesehatan gratis yang jadi janji politik gubernur dan wakil gubernur. “Pertanyaan warga selalu tentang apakah penerima manfaat turut menyasar mahasiswa di semester lanjut, atau hanya mahasiswa baru. Lalu apa yang membedakan program ini dengan beasiswa yang sudah ada,” ungkapnya.

Advertisement

Seragam gratis, yang jadi bagian dari program itu juga turut jadi pertanyaan warga. Di waktu yang sama, pembangunan sekolah menengah di Kutai Timur dan Balikpapan jadi kebutuhan yang tak kalah penting disuarakan warga.

“Ini harus jadi perhatian. Reses jadi jembatan dewan dalam melihat kebutuhan riil di masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan, hingga memastikan anggaran berjalan tepat,” tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan semua aspirasi yang terangkum jadi pijakan dewan dalam merumuskan kebijakan tahun depan. “Sehingga pembangunan selaras dengan kebutuhan warga,” katanya di akhir paripurna. (*/riz)

Advertisement
Editor : Muhammad Rizki
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota Dewan Segera Reses Kedua, Siap Serap Aspirasi Masyarakat   

Anggota Dewan Segera Reses Kedua, Siap Serap Aspirasi Masyarakat  

Agenda penyerapan aspirasi masyarakat kembali disiapkan para wakil rakyat di Kutai Kartanegara (Kukar).

Disdikbud Kaltim Dituntut Benahi Keluhan Guru dan Sekolah

Disdikbud Kaltim Dituntut Benahi Keluhan Guru dan Sekolah

Komisi IV DPRD Kaltim desak Disdikbud segera benahi distribusi guru, insentif, dan kondisi fisik sekolah SMA/SMK demi standar pendidikan.

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Tempat Biliar di Balikpapan Disisir DPRD demi Optimalisasi PAD

Komisi II DPRD Balikpapan sidak 39 tempat biliar untuk pastikan kepatuhan pajak daerah guna optimalkan PAD di tengah efisiensi anggaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer