Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gara-Gara Ini, Dana Desa di Kaltim Berpotensi Tersendat

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto. (Ist)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto. (Ist)


Advertisement

KALTIMPOST.ID, Pemprov Kaltim dibuat cemas karena dana desa tahap dua berpeluang tak bisa cair. Tanpa dana tersebut, denyut pembangunan desa bisa melambat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut potensi pencairan melambat merupakan imbas dari kebijakan nasional yang gampang berubah.

Tiap awal tahun, pemerintah desa sudah menata anggaran mereka. Tapi regulasi yang mengatur penyaluran malah kerap berubah di tengah jalan dengan sejumlah syarat kinerja yang kian ketat. “Kami harap kebijakan terkait pemerintahan desa bisa benar-benar pro-desa. Mereka butuh dukungan, bukannya aturan yang menghambat,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025, disebutnya, jadi salah satu penyebab dana desa berpeluang tak kunjung cair. Beleid yang mengatur penyaluran itu menyelipkan sederet syarat baru. Dari laporan realisasi hingga kelengkapan dokumen koperasi desa.

Advertisement

Pengetatan itu memang bisa dipahami agar pelaporan setiap anggaran bisa lebih rapi tertata secara administrasi. Namun ketika kebijakan itu terbit jelang waktu pencairan jelas bikin desa-desa kesulitan. “Rugi kalau dana desa tak bisa terserap,” katanya.

DPMPD berupaya mendorong desa-desa di Kaltim tak lagi bertumpu pada dana desa. Karena ada tujuh sumber pendanaan yang bisa digarap untuk mengokohkan kemandirian lewat pendapatan asli desa (PADes).

Badan usaha atau koperasi desa, serta kemitraan dengan perusahaan di sekitar dinilai perlu dioptimalkan sehingga desa-desa tak bergantung pada kucuran dana pusat itu. “Itu harus mulai dibangun. Desa perlu kreatif, memetakan potensi, menjalin kemitraan strategis, serta menguatkan lembaga ekonominya,” kata dia mengakhiri. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lindungi Hak Tradisional Lintas Generasi, Enam Desa Dayak Wehea di Kutim Segera Sah Jadi Masyarakat Hukum Adat!

Lindungi Hak Tradisional Lintas Generasi, Enam Desa Dayak Wehea di Kutim Segera Sah Jadi Masyarakat Hukum Adat!

DPMD Kaltim melalui Puguh Harjanto desak Pemkab Kutim tuntaskan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Wehea di 6 desa Muara Wahau

Dana Desa di Kaltim Tersalur 88,54 Persen, DBH Capai Rp6,11 Triliun

Dana Desa di Kaltim Tersalur 88,54 Persen, DBH Capai Rp6,11 Triliun

Penyaluran Dana Desa di Kaltim capai 88,54 persen per September 2026. Kanwil DJPb Kaltim juga mencatat realisasi DBH mencapai Rp6,11 triliun

Transfer ke Daerah di Kaltim Capai Rp8,82 Triliun, DAU dan DAK Tumbuh

Transfer ke Daerah di Kaltim Capai Rp8,82 Triliun, DAU dan DAK Tumbuh

Transfer dari pusat sudah turun, hal itu diyakini bakal berdampak terhadap pembangunan dan pedesaan berjalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer