Menuju Setahun Memimpin Kaltim, DPRD Minta Rudy–Seno Susun Peta Jalan Pembangunan yang Lebih Jelas

KALTIMPOST.ID, Jelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada 20 Februari mendatang, DPRD Kaltim tak lagi menyoroti soal janji yang diajukan duet pemimpin tersebut. Dewan kini mengatensi sejauh mana arah kebijakan yang dijalankan dapat terukur dengan jelas.

DPRD menilai duet pemimpin di Benua Etam itu perlu menyusun road map pembangunan yang lebih spesifik, terutama soal program-program strategis yang diusung keduanya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut arah kebijakan Rudy-Seno sejauh ini terbilang cukup jelas, mengarah pada pengembangan sumber daya manusia. Tapi visi itu belum tergambarkan jelas dalam desain kerja terinci.

Program-program penopang kebijakan itu mestinya disusun dengan target yang jelas dan terukur per tahun selama lima tahun masa jabatan. Mendetailkan apa yang dikerjakan, siapa yang menangani, bagaimana pelaksanaannya, sampai sumber pembiayaan. “Tantangannya sekarang adalah bagaimana peta jalan itu menjelaskan secara detail kolaborasi antar-OPD untuk menjalankan program unggulan,” ujarnya, Jumat, 2 Januari 2026.

Baca Juga: Resmi Ditetapkan Sebagai Gubernur Terpilih, Rudy Mas`ud: Tak Ada Lagi Perbedaan, Saatnya Bangun Kaltim Bersama

Agus mencontohkan Gratispol dan Jospol, dua program unggulan Rudy–Seno. Program pendidikan gratis, misalnya, masuk kategori belanja vertikal di luar belanja wajib. Tanpa peta jalan yang jelas, publik akan kesulitan mengukur capaian tahunan program tersebut termasuk risiko pembiayaannya. “Jangan sampai program unggulan justru menggeser anggaran wajib,” tegasnya.

Saat ini, DPRD Kaltim tengah menelaah kemungkinan memanfaatkan sumber pembiayaan belanja tak wajib, salah satunya melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Jika skema ini berhasil dirumuskan dan memiliki dasar regulasi yang kuat, beban APBD imbas pemangkasan anggaran dari pusat bisa sedikit berkurang.

Namun Agusriansyah mencatat, pola kolaborasi seperti itu sejauh ini masih berjalan parsial dan belum sistemik. Karena itu, ia menilai perlu kedudukan hukum yang jelas, yang mengikat kerja sama antarperangkat daerah. “Saya berharap ada rencana kerja dan rencana strategis yang terpadu dari beberapa OPD untuk menyelesaikan satu persoalan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. (*/riz)