69 Tahun Pemprov Kaltim: Kaya SDA tapi Minim Nilai Tambah, Hilirisasi Dipertanyakan

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Hilirisasi dinilai menjadi kunci utama mengapa Kaltim belum mampu keluar dari ketergantungan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA). Perubahan paradigma pembangunan—dengan menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tulang punggung APBD melalui hilirisasi—dinilai mendesak untuk segera dilakukan.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Aji Sofyan Effendi, menyebut potensi SDA Kaltim sesungguhnya sangat besar. Namun, kekayaan tersebut belum diolah menjadi sumber PAD yang kuat dan berkelanjutan. Keberadaan perusahaan daerah (Perusda) pun, menurut dia, belum dimaksimalkan sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.

“Hilirisasi itu kuncinya. Tapi sampai sekarang kita belum melihat blueprint atau roadmap yang jelas dari Pemprov Kaltim,” ujar Aji kepada Kaltim Post, Rabu (7/1). Ia mencontohkan, berbagai komoditas unggulan Kaltim—mulai dari batu bara, sawit, hingga hasil perikanan—masih mayoritas dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah dari komoditas tersebut justru dinikmati daerah lain.

“Dari batu bara saja, potensi hilirisasinya ada ratusan. Begitu juga sawit. Minyak goreng yang kita konsumsi bukan diproduksi di Kaltim, padahal bahan bakunya dari sini. Hilirisasinya justru ada di Jawa,” jelasnya.

Aji juga menyoroti belum optimalnya peran Perusda sebagai kendaraan investasi daerah. Padahal, jika dikelola secara profesional dan terarah, Perusda dapat menjadi mesin penggerak PAD.

“Kalau dikelola Perusda, hilirisasi bisa menjadi mesin PAD. Ketergantungan pada transfer pusat otomatis akan berkurang,” tegasnya. Ia menilai Pemprov Kaltim perlu berani mendorong Perusda masuk ke sektor-sektor strategis, mulai dari energi hingga kelautan, dengan dukungan kebijakan yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan. (*/riz)