Proyek Hilirisasi Danantara di Kaltim Diminta Serap 80 Persen Tenaga Kerja Lokal

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Pemprov Kaltim mewanti-wanti Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis nasional. Sebab, dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi itu, tiga di antaranya bersandar di Benua Etam.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengingatkan Danantara untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut. "Kita inginkan tenaga kerja lokal terlebih dahulu yang terserap," ucapnya, Jumat (9/1/2026).

Dia berharap dengan adanya proyek strategis nasional itu bisa berpengaruh positif terhadap daerah, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Meski belum bisa menyerap 100 persen warga lokal, pihaknya meminta minimal 80 persen terwujud.

Baca Juga: Targetkan PAD Rp 7 Triliun, Ini Skema Proyek Waterfront Samarinda dan Riverside Balikpapan yang Dirancang Gubernur Rudy Mas'ud

"Kalau bisa 100 persen, tapi kemungkinan itu tidak mungkin ya. Setidaknya 80 persen lah," jelasnya. Pemprov Kaltim, lanjut dia, saat ini tengah melihat kesiapan wilayah yang masuk dalam daftar proyek tersebut. Salah satu yang disebutnya, kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kaltim (MBTK) Maloy, yang masih perlu diperhatikan.

"Di kawasan Maloy sebenarnya sudah siap, listrik sudah ada, air sudah ada, tinggal yang satu adalah pelabuhan. Nah pelabuhan kita minta ke kementerian perhubungan, agar segera membuat pelabuhan bisa beroperasi," katanya.

Untuk diketahui, tiga proyek hilirisasi itu antara lain; Industri DME (batu bara), proyek ini berada di enam lokasi yakni di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Investasi dari proyek ini mencapai Rp 164 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk 34.800 orang.

Lalu ada Industri Oleofood (Kelapa Sawit), proyek ini berlokasi di KEK Maloy Batuta Trans Kaltim (MBTK) dengan investasi Rp 3 triliun dan potensi pembukaan lapangan kerja untuk 4.800 orang. Dan, Industri Chlor Alkali Plant (Garam), proyek ini berlokasi di Aceh, Kaltim, Jawa Timur, Sumsel, Riau, Banten, dan NTT. Proyek dengan nilai investasi Rp 16 triliun ini berpotensi membuka lapangan kerja untuk 33.000 orang. (*/riz)