Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kaltim Dorong Distribusi BBM Optimal Pasca Peresmian RDMP Balikpapan

T
Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas
Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanudin Mas’ud menilai peresmian megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sebagai tonggak bersejarah sekaligus lompatan besar bagi Kalimantan Timur dalam memperkuat kemandirian energi nasional.


Advertisement

Kehadiran kilang terbesar di Indonesia ini dinilai membawa dampak strategis, tidak hanya bagi Balikpapan, tetapi juga bagi Kaltim secara keseluruhan.


Hasanudin menyebut, peresmian RDMP Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan momen langka dalam sejarah industri energi nasional. Pasalnya, Indonesia terakhir kali meresmikan kilang besar pada 1994, di era Presiden Soeharto.


“Ini RDMP terbesar. Terakhir kita meresmikan kilang itu tahun 1994, zaman Pak Soeharto. Artinya, setelah 32 tahun, baru kali ini lagi diresmikan, sekarang oleh Pak Prabowo,” ujarnya, Senin (12/1).

Advertisement


Ia menegaskan, beroperasinya RDMP Balikpapan akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka harapan besar bagi daerah.

Dengan peningkatan kapasitas pengolahan hingga sekitar 360 ribu barel per hari, Indonesia diproyeksikan memasuki fase surplus produk energi, termasuk untuk kebutuhan regional.


“Dengan beroperasinya RDMP ini pada 2026, harapan kita Balikpapan khususnya, dan Kalimantan Timur umumnya, tidak lagi mengalami antrean BBM. Bahkan bukan hanya cukup, kita bisa surplus,” tegas Hasanudin.

Advertisement


Dari sisi hilirisasi, RDMP Balikpapan juga dinilai memberi dampak signifikan terhadap ketersediaan Avtur dan produk turunan lainnya. Meski masih terdapat tantangan pada pasokan bahan baku tertentu, Hasanudin menilai kemampuan pengolahan nasional kini jauh lebih siap karena seluruh proses dilakukan di dalam negeri.


“Pengolahannya sudah di sini. Ini satu lompatan besar. Soal Avtur mungkin masih ada kekurangan bahan baku, tapi dari sisi kapasitas dan teknologi kita sudah sangat siap,” jelasnya.


DPRD Kaltim, lanjut Hasanudin, menaruh perhatian serius pada aspek distribusi hasil produksi RDMP. Ia menegaskan pihaknya akan mendorong koordinasi intensif dengan Pertamina agar surplus produksi benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam menghapus persoalan antrean dan kekosongan BBM di SPBU.


“Kami di DPRD Provinsi akan mendorong pertemuan dan RDP dengan jajaran direksi Pertamina. Tujuannya jelas, supaya tidak ada lagi SPBU yang kosong atau antre panjang,” katanya.


Menurut Hasanudin, keberadaan varian BBM seperti Solar B40 atau B50 untuk sektor industri seharusnya membuat distribusi energi semakin tertata. Dengan skema harga berbasis industri, disparitas solar subsidi yang kerap memicu kelangkaan diharapkan tidak terulang.


“Sekarang sudah lebih tertata. Harganya juga sudah berbasis industri. Jadi tidak ada alasan lagi sampai kosong,” tandasnya.


Ia berharap sinergi kuat antara pemerintah pusat, Pertamina, dan pemerintah daerah mampu memastikan RDMP Balikpapan benar-benar menjadi motor penggerak kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.(*)

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisi IV Soroti Realisasi Program GratisPol di Tengah Tekanan Fiskal

Komisi IV Soroti Realisasi Program GratisPol di Tengah Tekanan Fiskal

DPRD Kaltim soroti realisasi Program GratisPol di tengah tekanan fiskal. Simak tanggapan Fadly Imawan soal subsidi pendidikan.

DPRD Kaltim Tolak MYC, Agus Suwandi Ungkap Alasan Administrasi dan DED Proyek

DPRD Kaltim Tolak MYC, Agus Suwandi Ungkap Alasan Administrasi dan DED Proyek

DPRD Kaltim menegaskan sikap terkait penggunaan skema kontrak tahun jamak (MYC) merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengawasan anggaran.

LAPSUS: Gaji Rp 4 Juta Tak Cukup Hidup di Kaltim, Anggota DPRD Desak UMP 2027 Minimal Rp 5 Juta

LAPSUS: Gaji Rp 4 Juta Tak Cukup Hidup di Kaltim, Anggota DPRD Desak UMP 2027 Minimal Rp 5 Juta

UMP Kaltim 2027 disepakati Rp 4,04 juta. DPRD menilai angka itu belum layak dan mengusulkan upah minimum di atas Rp 5 juta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer